 |
| FOTO. Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri saat membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Partisipasi Tokoh Masyarakat dan Organisasi Keagamaan dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Hotel Golden Palace, Kota Mataram |
MATARAM, BL - Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024, agar berjalan aman, damai dan tenteram.
"Mari bersama kami mengawasi Pemilu Serentak 2024, sehingga bisa berjalan dengan lancar, aman, damai dan tenteram, dalam membangun komitmen bersama untuk pemilu yang berintegritas," ujar Hasan saat membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Partisipasi Tokoh Masyarakat dan Organisasi Keagamaan dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Hotel Golden Palace, Kota Mataram, Rabu (14/9).
Bawaslu Kota Mataram, menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan tema Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu yang mengundang semua tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan di wilayah Kota Mataram.
"Dengan hanya kami punya 27 staf di Bawaslu Kota Mataram, serta Panwascam dan Panwas TPS, itu jumlahnya minim bila dibandingkan areal dan lingkungan di Kota Mataram. Kami tidak bisa bekerja sendiri, melainkan butuh dukungan semua pihak. Utamanya, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Makanya disini juga kami hadirkan para kepala lingkungan untuk mereka juga ikut terlibat dalam pengawasan pemilu," tegas Hasan Basri menjelaskan.
 |
| FOTO. Narasumber HL. Aksar Anshori (kiri) saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Pengawasan Partisipatif |
Sementara itu, salah satu narasumber H. Lalu Aksar Anshori, mengatakan, sejauh ini, pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat, justru masih banyak yang belum diungkap. Apalagi, berlanjut pada proses melalui sebuah hukum formal.
"Kita sebut, itu namanya adalah fenomena gunung es. Ini karena banyak laporan dilapangan tapi, yang diproses secara hukum masih sedikit. Ini karena jumlah yang laporkan secara resmi masih sangat sedikit," ujar Aksar.
Mantan Ketua KPU NTB itu, menyakini jika para tokoh agama dan tokoh masyarakat mampu mengambil peran dalam pengawasan. Tentunya hal itu sangat efektif.
Sebab, para tokoh agama dalam kultur masyarakat di Pulau Lombok, masih banyak yang didengar dan diikuti oleh masyarakat.
"Jadi, pengawasan partisipatif itu akan bisa jalan ditengah masyarakat, manakala tokoh agama ikut serta mengawal proses dan tahapan Pemilu. Jadi, tepat jika Bawaslu Kota Mataram melibatkan para tokoh agama ikut terlibat dalam pengawasan, seperti saat ini," kata Aksar.
Ia menegaskan, keterlibatan semua lapisan masyarakat, dalam hal melawan politisi SARA, dan ujaran kebencian yang selama ini terjadi dalam setiap ajang Pemilu di Indonesia, harus menjadi sebuah keharusan.
Namun, lanjut Aksar, pengawasan akan bisa lebih efektif dilakukan, manakala tokoh agama bisa ikut terlibat dalam penyampaian pesan agama yang mereka lakukan dalam setiap ceramah keagamaanya bisa sejuk dan damai. Serta, tokoh agama tetap menghindari juga ikut menjadi pendukung dan simpatisan parpol hingga capres tertentu.
"Maka, saya mengajak kita semuanya. Utamanya, para tokoh agama di Kota Mataram untuk bersatu padu melawan politisasi agama dan SARA untuk bisa sama-sama dicegah dan diantisipasi secara bahu membahu Cukup sudah pemilu tahun 2019, dan jangan ada lagi di Pemilu Serentak 2024, dan seterusnya," jelas Aksar Anshori yang juga menjabat Sekretaris PWNU NTB. (R/L..).