NTB Masuk Daerah Rawan Bencana di Indonesia, Sekjen Sudirman Ingatkan Pengurus PMI NTB Perbanyak Pelatihan Mitigasi Bencana "3C" -->

NTB Masuk Daerah Rawan Bencana di Indonesia, Sekjen Sudirman Ingatkan Pengurus PMI NTB Perbanyak Pelatihan Mitigasi Bencana "3C"

Jumat, 26 Agustus 2022, Jumat, Agustus 26, 2022
FOTO. Sekjen PMI Pusat, Sudirman Said (dua kiri) saat menyapa puluhan kader dan pengurus PMI NTB dalam silaturahminya di Markas Besar PMI di Mataram. 






MATARAM, BL Sekretaris Jendral (Sekjen) Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said, meminta seluruh relawan PMI di semua wilayah NTB, agar bersiap menghadapi bencana. 


Hal itu menyusul provinsi NTB, masuk menjadi salah satu daerah rawan bencana alam di Indonesia.


"Saat ini, kita mengalami fenomena hujan yang enggak teratur. Ini karena 85 persen bencana yang ada saat ini, karena efek perubahan iklim. Makanya, kita harus bersiap-siap menghadapi bencana itu," ujar Sudirman saat menyampaikan sambutannya saat Serah Terima Pembangunan Gudang Logistik Dukungan MFAT New Zealand di kantor PMI NTB, Jumat (26/8).


Menurut Mantan Menteri ESDM di periode pertama Presiden Jokowi itu, saat konferensi internasional Palang Merah di Jenewa Swiss pada Juli lalu, terdapat tiga hal yang harus diwaspadai oleh seluruh pengurus dan relawan PMI di seluruh dunia terkait bahaya Covid-19, perubahan iklim (change) dan konflik.


"Semua bahaya ini dikenal dengan istilah '3 C'. Jadi, kita wajib bersiap dengan hal-hal itu karena kita enggak bisa menduga bahwa Covid-19 bisa melanda dunia, termasuk hujan enggak teratur akibat perubahan iklim hingga akan ada konflik yang memicu berpindahnya banyak orang ke wilayah kita," jelas Sudirman. 


Ia mendaku, dengan tensi bencana yang mulai rendah melanda. Salah satunya angka kasus Covid-19 yang terus menurun. Tentunya, hal itu harus di manfaatkan untuk memberikan banyak dalam rangka pelatihan mitigasi bencana bagi relawan.


Harapannya, lanjut Sudirman,  para relawan baik dari PMI dan KSR yang ada di sekolah dan kampus,  siap diterjunkan untuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana.


"Kalau keadaan aman tidak ada bencana maka palang merah kesiapannya untuk pelatihan, tapi kalau ada bencana mulai dari relawan, pengurus dan staf harus bekerja sekuat tenaga. Minimal sesuai kata Ketua Umum, bahwa enam jam maksimal setelah  ada bencana, relawan PMI sudah ada di lokasi bencana," tegas dia menjelaskan. 


Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang diwakili Asisten III dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan, bahwa Pemprov sejauh ini, sangat merasakan keberadaan PMI yang tanggap di segala medan bencana selama ini. 


Karena itu, pihaknya mengajak para relawan PMI di semua wilayah NTB untuk ikut bergabung menjadi agen dan jejaring NTB Care.


Dengan demikian, kata Dokter Eka, semua aduan yang masuk dari masyarakat bisa langsung direspon dengan adanya kehadiran relawan PMI yang bertugas membantu verifikasi di lapangan. 


"Kami harap relawan PMI menjadi jejaring untuk menampung aduan warga ke NTB Care. Ini karena aduan itu cukup banyak hanya kendala kita terkait proses verifikasi di lapangan yang disesuaikan dengan kewenangan provinsi. Nah, kalau ada yang yang melakukan pemilahan, kan enak, nanti jika itu kewenangan kabupaten/kota tinggal diteruskan pemda. Sebaliknya, jika ke provinsi, tinggal OPD terkait tunggal langsung meresponnya," jelas Nurhandini. 


Terpisah, Ketua PMI Provinsi NTB H. Ridwan Hidayat mengatakan, hingga tujuh bulan dilantik,  pihaknya telah mampu merekrut sebanyak  11.300 relawan PMI yang tersebar di 10 kabupaten/kota. 


Selain itu, untuk tingkat provinsi telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk menggalakkan program pembinaan PMR di SMU/SMK. Termasuk, di SMP sederajat dengan para bupati dan wali kota. 


Menurut Ridwan, pihaknya juga telah memiliki data base sebanyak 10 ribu lebih pendonor efektif di NTB.  Nantinya, agar program transfusi darah itu bisa efektif berjalan, maka komunitas pendonor darah di semua kecamatan di NTB akan dibentuk pihaknya.


"Lapor Pak Seken, sekarang baru 55 kecamatan terbentuk dengan 10 KSR. Insya Allah, kita targetkan bisa menembus semua kecamatan di NTB. Makanya,  program yang sedang kita lakukan adalah bagaimana terus mengedukasi Pemda di 10 kabupaten/kota di NTB agar bisa menyiapkan unit transfusi daerah di wilayah mereka masing-masing. Apalagi, yang kita punya di Pulau Sumbawa baru ada di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan di Pulau Lombok ada di Lobar yang menjangkau Kota Mataram dan Lobar. Dan di Lotim," papar Ridwan Hidayat.


Dalam kesempatan itu, Mantan Ketua DPD Gerindra NTB yang masih aktif sebagai anggota DPRD NTB itu, mengaku bahwa bangunan 
Markas PMI NTB seluas kurang lebih 30 are  saat ini, masih berstatus pinjam pakai pada Pemprov NTB. 


"Kita berharap kedepan kantor Markas PMI NTB itu, bisa dihibahkan kepada PMI agar jika ada program bantuan dari berbagai negara, termasuk PMI Pusat terkait pembangunan gedung, tidak ada kendala apapun kedepannya," tandas Ridwan Hidayat. (R/L..).


TerPopuler