 |
| FOTO. Sekretaris Bawaslu Provinsi NTB, Lalu Ahmad Yani (tengah) saat bersama delapan pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Bawaslu Provinsi NTB yang dilantik secara daring. |
MATARAM, BL - Sebanyak delapan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Bawaslu Provinsi NTB dilantik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, Senin (24/10).
Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji yang dilakukan secara daring tersebut. Sekjen Gunawan, mengatakan, bahwa pelantikan kali ini dalam rangka kesiapan Bawaslu menghadapi tahapan Pemilu Serentak 2024.
Karena itu, para pejabat harus langsung menyesuaikan dengan tahapan dan kinerja jajaran komisioner Bawaslu setempat.
"Yang pasti target kita adalah sukses Pemilu dan juga sukses pertanggung jawaban keuangan. Maka saya tekankan dua hal ini harus benar-benar dipastikan untuk semuanya tahapan pemilu lancar, tertib dan aman pengelolaan keuangannya," ujar dia dalam sambutannya, kemarin.
Menurut Gunawan, prosesi pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas yang menggunakan pakaian batik dan berbeda dengan pelantikan sebelumnya, adalah upaya Bawaslu dalam mendukung program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yakni, mencintai produk lokal.
Untuk itu, para pejabat yang bertugas harus terus ikut menggali potensi daerahnya. Salah satunya, jika ada produk batik lokal di semua kabupaten/kota di NTB, agar mulai dipergunakan dan dikenalkan ke publik.
"Jadi, dengan kita mulai menggunakan batik. Ini adalah upaya kita membantu pergerakan UMKM lokal. Saya pesen, mulai sekarang untuk kita semuanya fokus bagaimana membantu perekonomian daerah. Salah satunya, menggunakan produk lokal di daerah masing-masing," tegas dia menjelaskan.
 |
| FOTO. Sekretaris Bawaslu NTB bersama pejabat dan staf Bawaslu setempat saat melakukan foto bersama pejabat yang dilantik. |
Tak hanya menggunakan batik lokal. Gunawan juga mengimbau jajaran Bawaslu di semua daerah di Indonesia, agar tidak bergaya hidup mewah atau hedonisme.
Sebab, hal itu sangat tidak tepat ditengah kondisi ekonomi dunia yang kini tengah berfluktuasi ke arah yang tidak menentu arahnya.
"Pak Presiden Jokowi sudah mengingatkan kita semua bahwa tahun 2023 adalah era gelap. Jadi, kita semuanya harus mempersiapkan segala hal, salah satunya adalah mengurangi hidup hedonisme itu. Ini karena masyarakat akan banyak menyorot dan menilai kita jika melakukan sikap yang demikian," ungkap Gunawan Suswantoro.
Sementara itu, sebanyak delapan pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Bawaslu Provinsi NTB yang dilantik hari ini. Di antaranya, Nasruddin sebagai Kepala Sekretariat atau Sekretaris Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan Lalu Mahfuddin selalu Kepala Sekretariat atau Sekretaris Bawaslu Kabupaten Dompu.
 |
| FOTO. Sekretaris Bawaslu NTB Lalu Ahmad Yani saat memberikan ucapan selamat pada pejabat yang dilantik. |
Terpisah, Sekretaris Bawaslu Provinsi NTB, Lalu Ahmad Yani, mengaku bahwa pelantikan kali ini, adalah upaya pihaknya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di semua wilayah di NTB.
Di mana, untuk tahap kedua kali ini, Unit Kerja Mandiri (UKM) yang diperoleh Provinsi NTB, adalah dua kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa dan Dompu.
"Alhamdulillah, hari ini kebutuhan untuk struktur di kabupaten Dompu, semuanya sudah penuh. Rinciannya, satu orang kepala sekretariat (Kasek) dan tiga orang Kassubag. Sedangkan, di Kabupaten Sumbawa, dari lima formasi, sebanyak empat jabatan terpenuhi, yakni satu orang Kasek dan tiga Kassubag. Jadi, ada satu jabatan yang belum terisi," jelas Mik Yani, panggilan karibnya di sela-sela pelantikan, Senin (24/10).
Ia memastikan hingga tahun 2022 ini, dari 10 kabupaten/kota di NTB, sudah empat kabupaten/kota yang menjadi UKM. Sedangkan, Kota Mataram sudah menjadi Satker Mandiri.
"Saya optimis, keempat UKM itu. Termasuk, Bawaslu Dompu dan Sumbawa di tahun 2023, pemenuhan keterisian SDM akan terpenuhi. Sementara enam kabupaten/kota lainnya yang juga menjadi UKM, sehingga dengan telah ada status itu, maka nanti statusnya akan naik menjadi Satker Mandiri yang bisa lebih efektif dari sisi perencanaan dan otonomi. Harapannya, beban dari Bawaslu Provinsi bisa terbagi," tandas Lalu Ahmad Yani. (R/L..).