 |
| FOTO. Sambirang Ahmadi. |
MATARAM, BL - Sebanyak satu dari empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTB, yakni PT Bank NTB Syariah, menuai apresiasi Komisi III DPRD yang membidangi Keuangan dan Perbankan.
Itu menyusul, hasil evaluasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
sepanjang tahun 2025, menunjukkan fondasi kinerja yang kuat di tengah berbagai tantangan.
Meski demikian, sejumlah catatan penting, mulai dari penurunan pembiayaan produktif hingga penguatan sistem keamanan siber, juga patut menjadi perhatian.
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi menegaskan bahwa, dalam evaluasi LKPJ 2025, Bank NTB Syariah mencatat pertumbuhan aset sebesar 7,33 persen, dari Rp16,11 triliun pada 2024 menjadi Rp17,30 triliun pada 2025.
Bahkan, per Februari 2026, aset bank telah mencapai Rp17,85 triliun. Sementara, dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), terjadi kenaikan 12,25 persen dari Rp12,52 triliun menjadi Rp14,05 triliun pada 2025 dan kembali meningkat menjadi Rp14,55 triliun pada awal 2026.
“Pertumbuhan signifikan juga terjadi pada giro yang melonjak hingga 98,67 persen, memperkuat struktur dana murah bank,” tegasnya pada wartawan, Sabtu 4 April 2026.
Sambirang mengaku, bahwa pada pengembangan ekosistem digital menunjukkan progres positif. Di mana, jumlah merchant meningkat dari 6.538 menjadi 10.185, dengan total transaksi mencapai 266 ribu. Hal ini mencerminkan langkah Bank NTB Syariah menuju transformasi sebagai bank digital yang lebih kompetitif.
“Secara umum, tingkat kesehatan bank tetap berada pada kategori ‘Sehat’ dengan komposit 2, serta kinerja awal 2026 yang menunjukkan tren perbaikan,” ujarnya.
Politisi PKS ini juga mencatat adanya sejumlah penurunan kinerja di beberapa sektor. Di antaranya, pada sisi pembiayaan produktif mengalami penurunan dari Rp1,218 triliun pada 2024 menjadi Rp1,038 triliun pada 2025.
Sementara itu, tabungan juga turun dari Rp3,91 triliun menjadi Rp3,74 triliun, bahkan menyusut menjadi Rp3,23 triliun per Februari 2026.
"Pertumbuhan pembiayaan yang hanya mencapai 8,12 persen juga dinilai belum memenuhi target yang ditetapkan," kata Sembirang.
Oleh karena itu, dari rentetan persoalan itu, pihaknya juga memahami tekanan kinerja pada 2025 dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk dinamika pada sistem digital.
Namun demikian, katanya, kondisi ini dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perusahaan ke depan.
Salah satu sorotan utama, lanjut Sembirang, terkait pentingnya penguatan sistem keamanan siber.
"Dalam rapat bersama managemen Bank NTB Syariah. Ini yang kami tekankan agar direksi baru untuk menjadikan cyber security sebagai prioritas utama di level manajemen, bukan sekadar fungsi teknis,” jelas Sambirang.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa sejumlah langkah strategis yang juga didorong antara lain pembentukan divisi atau direktorat khusus keamanan siber, pengembangan sistem deteksi dini terhadap potensi serangan, pelaksanaan audit keamanan secara berkala, hingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan insiden yang cepat dan akuntabel.
Di sisi lain, Komisi III juga mendorong penguatan kembali pembiayaan produktif untuk mendukung perekonomian daerah, perbaikan basis dana ritel terutama tabungan, serta pemulihan kinerja bank secara sehat dan berkelanjutan.
“Fondasi Bank NTB Syariah masih relatif kuat. Jika tata kelola, khususnya di aspek keamanan digital dan manajemen risiko, terus diperbaiki, kami optimistis bank ini akan tumbuh lebih cepat dan memiliki daya saing tinggi,” tandas Sambirang Ahmadi. (R/L...).