 |
| FOTO. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani saat memberikan keterangan ke wartawan usai bersilaturahmi dengan pengurus dan kader DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lombok Tengah (Loteng), |
LOTENG, BL - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, dipastikan tidak mengganggu anggaran pendidikan nasional.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani saat bersilaturahmi dengan pengurus dan kader DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lombok Tengah (Loteng), Selasa malam 17 Maret 2026.
"Saya perlu meluruskan bahwa program MBG masuk dalam postur anggaran pendidikan tapi tidak mengganggu anggaran pendidikan nasional secara umum," ujarnya.
Menurut Hadrian, total anggaran pendidikan dalam APBN mencapai sekitar Rp 756 triliun lebih atau setara dengan 20 persen dari total anggaran negara yang berkisar Rp 3.600 triliun lebih.
Di mana, program MBG termaktub dalam postur anggaran pendidikan. Namun sama sekali tidak mengambil anggaran pendidikan yang sudah tercatat.
Mengingat, katanya, anggaran pendidikan justru makin Bertambah.
"Masuknya program MBG, malah diikuti dengan penambahan anggaran di sektor pendidikan, bukan pengurangan," tegas Hadrian.
Ketua DPW PKB NTB ini, mencontohkan bahwa ada tambahan anggaran belanja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencapai sebesar Rp189 triliun.
Selain itu, lanjut Hadrian, anggaran untuk sektor lain seperti pendidikan tinggi, sains, dan kebudayaan juga direncanakan mengalami peningkatan.
Hal ini, lantaran Presiden Prabowo, justru sedari awal berkomitmen, tidak akan pernah melakukan pengurangan anggaran pendidikan kendati adanya program MBG.
"Anggaran pendidikan itu mandatory spending, amanat konstitusi. Minimal 20 persen dari APBN harus tetap dipenuhi. Dan itu, Alhamdulillah tercapai besarannya," katanya.
Lebih lanjut dikatakan Hadrian, di tengah situasi global yang tidak menentu, pemerintah memang melakukan langkah efisiensi anggaran, termasuk penghematan energi.
Hanya saja, Komisi X DPR berkomitmen mengawal agar program efisiensi secara nasional, tidak boleh menyentuh anggaran pendidikan.
Hal ini, yang memicu Presiden juga berkomitmen memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program seperti sekolah rakyat, peningkatan insentif guru, dan pengembangan sekolah unggulan.
"Disini, kami (Komisi X DPR) mendesak agar guru-guru yang berstatus PPPK, khususnya yang masih paruh waktu, agar mereka secepatnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini karena, mereka sangat wajar memperoleh kepastian kepastian dan kesejahteraan yang layak," jelas Hadrian.
Dia menambahkan bahwa pihaknya telah meminta pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk segera merumuskan agar
PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, bisa diangkat menjadi PNS secara bertahap.
"Tentu, pengangkatan ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Sehingga, pemerataan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia dapat terwujud jika memang karyawan dapur MBG diangkat jadi PPPK, maka guru-guru wajib juga diperhatikan kesejahterannya," papar Hadrian.
*Dukung Efisiensi Presiden
Dalam kesempatan itu. Mik Ari, panggilan karibnya juga mendukung opsi efisiensi yang direncanakan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto guna menyikapi situasi global yang dipicu adanya perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, saat ini.
Menurutnya, kebijakan berupa penghematan penggunaan BBM, menerapkan kebijakan work from home (WFH), hingga memotong gaji pejabat.
Termasuk opsi pemotongan gaji para menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo, dirasa sudah tepat.
"Kami mempersilakan lakukan efisiensi tetapi jangan mengurangi dana pendidikan. Karena dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan mandatory spending yang diatur dalam konstitusi," tegas Lalu Hadrian.
Adapun langkah-langkah yang diapresiasi pihaknya. Pertama, menghemat BBM. "Dan, memang cadangan BBM kita terbatas dan terganggu akibat ketegangan dan konflik di Timur Tengah ini," kata Lalu Hadrian.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan penghematan menyusul eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Penghematan itu mengacu pada langkah Pakistan menangani krisis yang sudah menganggap perang antara AS-Iran sebagai situasi kritis hingga menyebutnya sebagai critical measures. (R/L.)