 |
| FOTO. Iskandar. |
MATARAM, BL - Pengelolaan dana lingkungan yang disalurkan melalui Kelurahan di Kota Mataram, diduga tidak transparan.
Itu menyusul, alokasi dana sebesar Rp20 juta per tahun untuk setiap lingkungan di Kota Mataram, justru tidak diketahui penggunaannya oleh Kepala Lingkungan (Kaling).
Kota Mataram sendiri memiliki jumlah lingkungan sebanyak 297 lingkungan yang tersebar di 50 Kelurahan dan enam kecamatan.
Salah satu Tokoh Muda Kota Mataram, Iskandar mengaku, hingga kini banyak Kaling, tidak mengetahui alokasi dana tersebut.
Nando, panggilan karibnya menduga pihak Kelurahan menjalankan program tanpa sosialisasi kepada masyarakat maupun perangkat lingkungan.
"Pihak Kelurahan ini, seolah-olah main sendiri. Kaling nggak pernah diajak bicara. Bahkan tidak tahu apa programnya. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi Lurah,” ujar Iskandar, Kamis 8 Mei 2025.
Menurutnya, jika dikalkukasi dana sebesar Rp20 juta per tahun dengan jumlah lingkungan di Kota Mataram sebanyak 297 lingkungan, maka angkanya bisa mencapai Rp 5,9 miliar lebih.
Nando menegaskan, sejauh ini Pemerintah Kota Mataram sudah menggelontorkan anggaran untuk kegiatan lingkungan.
Hanya saja, transparansi dan pelibatan warga masih minim. Sehingga, jika dibiarkan maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan.
"Yang kita khawatirkan akan menyuburkan praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan anggaran publik," tegasnya.
"Jangan sampai, pas ketahuan baru dijelaskan. Ini indikasi ada yang tidak beres. Hati-hati, ini uang rakyat,” sambung Nando.
Lebih lanjut dikatakannya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Kota Mataram harus pro aktif mengawal pengelolaan dana tersebut.
Selain itu, Nando, juga mendesak DPRD Kota Mataram, agar juga turun langsung mengecek laporan kegiatan di seluruh kelurahan.
"Kami minta DPRD Kota Mataram cek langsung laporan program di setiap kelurahan. Semua harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Baiq Zuhar Parhi, juga angkat bicara atas tidak transparansi pengelolaan dana lingkungan sebesar Rp6,5 miliar yang digelontorkan Pemerintah Kota Mataram melalui kelurahan
Zuhar menilai, pola kerja sepihak seperti ini berpotensi membuka ruang penyimpangan. Kegiatan yang seharusnya dikoordinasikan dari bawah justru ditentukan dari atas.
Akibatnya, lingkungan kesulitan mengakses anggaran yang memang diperuntukkan bagi mereka.
“Tidak ada Bimtek, tidak ada penjelasan teknis,” ujarnya.
Hal ini yang membuat kepala lingkungan tidak tahu apa yang bisa mereka klaim, bagaimana mekanisme, dan kapan bisa dicairkan. Sehingga, riskan memicu munculnya laporan fiktif kegiatan.
Di sisi lain, jika dana ini tidak tersosialisasi dengan baik dan kepala lingkungan tidak diberi pemahaman, maka serapan anggaran akan minim dan dampaknya tidak terasa di masyarakat.
Padahal, tujuan utama dari dana lingkungan membiayai kegiatan kecil berbasis kebutuhan warga.
“Bisa-bisa, kegiatannya tidak jalan, atau lebih parah lagi, dibuat seolah-olah ada padahal tidak pernah terlaksana. Ini jadi celah bagi laporan fiktif,” katanya.
Baiq Zuhar mendesak agar para lurah segera menggelar forum khusus bersama kepala lingkungan untuk menjelaskan struktur anggaran, item kegiatan, hingga cara pengajuan dana.
Ia juga meminta wali kota turun tangan menertibkan kelurahan yang tidak transparan.
"Lurah jangan diam ketika kaling bertanya. Ini uang rakyat, jadi wajib disampaikan secara terbuka. Pemkot harus turun tangan. Jangan biarkan anggaran miliaran rupiah dikelola seperti uang pribadi,” jelas Baiq Zuhar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Mataram terkait dugaan ini.
Jurnalis masih berupaya mengonfirmasi pejabat terkait untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Namun belum ada tanggapan. (R/L..).