 |
MATARAM, BL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di Kota Mataram, dan organisasi kepemudaan (OKP) di Provinsi NTB menjadi peserta pada sosialisasi yang memokuskan pada program kampanye aktif pemuda dalam pengawasan partisipatif tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024
Kalangan mahasiswa dan OKP di NTB, diharapkan bisa terlibat dalam pengawasan Pemilu 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Kota Mataram, Muhamad Yusril mengatakan, dengan waktu pemilu menyisakan 98 hari lagi, pihaknya saat ini fokus mengawasi distribusi logistik Pemilu 2024 yang kini sudah mulai masuk di gudang KPU setempat di wilayah Cakranegara.
Hal itu, menyusul gudang yang dimiliki KPU Mataram d kantor KPU setempat di jalan lingkar selatan, tidak representatif untuk menampung logistik pemilu 2024.
"Menjelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 yang kini menyisakan 98 hari ini. Tentunya, distribusi logistik pemilu 2024 yang harus fokus kita awasi. Ini karena gudang yang dipakai KPU lokasinya tidak berada di kantor KPU alias menyewa, sehingga perlu pengawasan yang lebih," ujar Yusril saat membuka acara itu, Kamis 9 November 2023.
Menurut dia, hal lainnya yang juga menjadi agenda besar yang harus dilakukan Bawaslu setempat, yakni pengawasan pada mahasiswa yang pindah memilih untuk dapat masuk pada pemilih tambahan.
Hal ini, lantaran meski KPU sudah menetapkan jumlah pemilih tetap untuk wilayah Kota Mataram. Namun masih ada ruang untuk para mahasiswa luar daerah yang kini banyak menuntut ilmu di Kota Mataram untuk berkuliah bisa memilih di lokasi tempat kosnya.
"Tapi, tetap mereka sudah melaporkan pindah memilih pada KPPS asalnya untuk dikirimkan laporannya pada KPPS tempat tinggalnya saat ini. Dan disitu, kita akan melakukan klasifikasi," kata Yusril.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sudah menerbitkan imbauan pada parpol dan para bacaleg yang sudah ditetapkan masuk dalam DCT pemilu 2024, untuk menahan diri agar tidak melakukan aktifitas kampanye sebelum jadwal kampanye.
Hal ini dilakukan merujuk pada PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye sebagaimana diubah dengan PKPU 20 tahun 2023 yang sudah mengatur jadwal tahapan kampanye Pemilu akan dimulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
"Jadi, parpol peserta Pemilu 2024, mulai tanggal 4-27 November 2023, belum boleh melakukan aktifitas kampanye. Disini jelas, parpol enggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada unsur kampanye dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan kampanye dimulai," tegas Yusril.
Oleh karena itu. Ia mengajak para mahasiswa dan OKP di NTB untuk turut melalukan pengawasan Pemilu 2024.
"Termasuk kita juga minta mahasiswa peduli serta menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2024 nanti. Apalagi, yang hadir ini adalah mayoritas Ketua BEM dan Ketua OKP, di sini harapannya bisa minimal mengecek pada para anggotanya untuk bisa terdaftar masuk sebagai pemilih tambahan di Pemilu 2024," jelas Yusril.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Mataram, Efendi mengajak mahasiswa untuk mengawal kesuksesan Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan ke depan.
Hal ini disampaikan. Lantaran, menurut Efendi kepedulian mahasiswa tentang pelaksanaan pemilu masih rendah.
"Kami mendorong keterlibatan mahasiswa untuk mengawal hak pilih untuk mensukseskan pemilu 2024," ucap dia.
Bawaslu Mataram mencanangkan untuk bergandengan tangan dengan seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawasi pemilu 2024. (R/L..).