 |
MATARAM, BL - Anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, H. Rachmat Hidayat mengajak warga Provinsi NTB menggunakan hak pilih di Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024.
Menurut Rachmat, hak pilih yang sudah diberikan Undang-Undang, harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terlebih, setiap suara dalam Pemilu nanti sangat penting untuk pembangunan Indonesia ke depan.
Ajakan ini disampaikan Rachmat saat sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), di Kantor DPD PDIP NTB di Kota Mataram, Rabu (31/5).
Dalam Sosialisasi yang dihadiri ratusan orang, yang terdiri atas para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kota Mataram. Serta, sebagian wilayah di Pulau Lombok itu, Rachmat menekankan, bahwa mendatangi tempat pemungutan suara (TPS), merupakan bentuk nasionalisme dan bela negara.
"Pokoknya, jangan ada yang golput. Mari kita gunakan hak pilih dengan baik. Ini karena mendatangi TPS yang ada wilayah kita masing-masing, adalah bagian dari bentuk nasionalisme dan bela negara," tegas dia.
Ajakan ini disampaikan, Rachmat cukup beralasan. Pasalnya, merujuk hasil observasi yang dilakukan Tim Peneliti UNU NTB bekerjasama dengan Pemerintah Kota Mataram, terlihat bahwa potensi masyarakat khususnya kaum milenial yang tidak ikut memilih atau menjadi golongan putih (golput) di Kota Mataram pada Pemilu 2024 diperkirakan meningkat.
Data menunjukkan, bahwa angka golput di Kota Mataram hampir sama seperti yang terjadi pada Pileg 2019 dan Pilkada 2020. Di mana menyentuh angka 17 persen pada Pileg tingkat Kota Mataram dan 28 persen pada Pileg tingkat Provinsi NTB.
Sedangkan Pilkada Mataram 2020, angka golput yang berada pada angka 34 persen berpotensi mengalami peningkatan.
"Angka golput di Kota Mataram dan Provinsi NTB, masih cukup tinggi," ucap Rachmat.
Ketua DPD PDIP NTB ini, berharap, di Pemilu 2024, tingkat partisipasi masyarakat NTB bisa terus meningkat. Warga sebelumnya tidak menggunakan hak pilih, diharapkan mau datang ke TPS untuk nyoblos.
Namun, dia berpesan, agar nyoblosnya tidak didasarkan karena ada money politics alias politik uang dari calon tertentu. Masyarakat harus berani menolak jika ada calon tertentu menawarkan materi demi memilihnya.
"Kita harus berani menolak segala bentuk money politics untuk memilih di Pemilu nanti. Supaya pemimpin-pemimpin bangsa yang terpilih adalah orang-orang yang tepat untuk mempercepat kemajuan pembangunan negara," jelas Rachmat. (R/L..)