 |
MATARAM, BL - Di masa pandemi Covid-19, sektor pertanian masih tumbuh positif. Bahkan menjadi satu-satunya sektor penyelamat perekonomian nasional. Meski demikian, hingga kini, justru kesejahteraan petani di wilayah NTB, justru masuk fase mengkhawatirkan.
Itu terlihat, sektor pertanian yang masih menjadi penyumbang angka terbesar untuk jumlah kemiskinan ekstrem di NTB sesuai data BPS baru-baru ini . Angkanya, bahkan melebihi rata-rata nasional. Yakni sebanyak 284,7 ribu jiwa atau sekitar 6 persen dari jumlah penduduk. Lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 4 persen.
Umumnya, penduduk miskin tersebut banyak bekerja sebagai buruh tani dan perkebunan.
Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet mengaku prihatin, bahwa dengan kondisi Provinsi NTB yang memiliki dua pulau yakni, Lombok dan Sumbawa dengan didominasi pertanian dan kelautan, justru masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan.
Karena itu, kehadiran sayap organisasi partai, yakni Gerakan Nelayan Tani Indonesia (Ganti) Kota Mataram, menjadi solusi untuk menjawab keresahan petani, nelayan yang dianggap sebagai penyumbang angka kemiskinan ekstrem di NTB.
"Ganti Mataram serius untuk mengembalikan kejayaan pertanian dan nelayan di NTB. Utamanya, di Kota Mataram melalui gerakan dan program riil untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan," kata Made usai memimpin rapat perdana Ganti Mataram di kantor DPC setempat, Minggu sore (11/12).
Anggota DPRD NTB itu mendaku, dalam kepengurusan Ganti Mataram yang baru terbentuk akan banyak di isi oleh kalangan praktisi, akademisi, fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, hingga pengiat NGO (nelayan dan petani).
"Alhamdulillah, untuk kepengurusan Ganti Mataram sudah jadi dan tinggal kita usulkan ke DPP Ganti di bawah kepemimpinan Prof Rokhmin Dahuri. Yang pasti ketuanya adalah Lalu Ahyar Supriyadi yang notabennya sudah biasa melakukan advokasi dengan petani dan nelayan selama ini. Nanti, Lalu Ahyar akan dibantu oleh para pakar pertanian dan nelayan yang berasal dari kalangan akademisi Unram serta, mantan pejabat yang biasa mengurus pertanian dan kelautan," jelas Made.
Ia mengatakan, keberadaan Ganti, lebih pada membantu pemerintah, masyarakat di provinsi NTB, utamanya di Kota Mataram dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan atau kedaulatan pangan di seluruh komoditas pangan.
"Jadi, kalau ada harga cabai mahal, pupuk langka hingga nelayan sulit melaut karena ombak besar di Mataram. Nanti, Ganti akan hadir menjadi solusi untuk masyarakat yang dalam kesulitan itu," tegas Made.
Pihaknya menyadari sebetulnya potensi di lautan di Kota Mataram, mulai dari Pantai Mapak di Kecamatan Sekarbela hingga Pantai Penghulu Agung di Kecamatan Ampenan, sangat besar. Hanya saja, hal itu belum tergarap dengan optimal.
Made menjelaskan, permintaan pasar terhadap produk pertanian, kelautan, dan perikanan semakin lama semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, pihaknya ingin memberikan kepada masyarakat supaya kedua sektor ini benar-benar menjadi leading sector mendahului sektor unggulan, menjadi kompetitif.
Sebab, hal itu tidak lepas dari negara Indonesia yang masuk menjadi anggota MEA secara aktif.
”Kami Ndak ingin Ganti hanya menjadi organsiasi papan nama. Maka, agar kita tidak menjadi pecundang di negeri sendiri. Tentunya, untuk menjadi pemenang, harus kita mulai berfikir soal daya saing yang paling mudah untuk tumbuh kembang atau dihasilkan oleh Indonesia adalah sektor-sektor yang berbasis pada sumber daya alam, seperti kehutanan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, maka kita harus adakan hilirisasi produk dan jangan seperti dulu,” papar Made.
Ia menambahkan, selama ini provinsi NTB dan Kota Mataram hanya mengeluarkan produk bahan mentah. Seperti pertanian, perikanan dan kehutanan. Padahal, jika diproses terlebih dahulu, produk tersebut bernilai tinggi dan mempunyai harga yang lebih mahal.
"Jadi, disinilah peran Ganti dalam rangka melaksanakan program-program yang langsung, baik, secara teknologi maupun managemen untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Maka, kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah harus bisa kita maksimalkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi petani dan nelayan, termasuk para istri mereka dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga akan bisa lebih meningkat kedepannya," tandas Made Slamet. (R/L..).