 |
MATARAM, BL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB menggagas adanya program desa wisata demokrasi di tahun 2023 mendatang. Nantinya, desa wisata itu akan difokuskan di kawasan lingkar KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).
Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri mengatakan, awalnya ide untuk mewujudkan hal itu, berasal dari pernyataan Gubernur Zulkieflimansyah saat menerima audiensi jajaran Bawaslu setempat di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, penyataan Gubernur itu telah langsung ditindak lanjuti oleh pihaknya. Apalagi, pariwisata menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB.
"Desa wisata demokrasi ini bukan soal bicara untung dan rugi biaya tiket. Tapi desa wisata demokrasi ini, adalah upaya Bawaslu dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di wilayah setempat untuk melek terhadap pemilu," kata Hasan pada wartawan di Mataram, Senin (5/12).
Mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram itu, mendaku, bahwa desa wisata demokrasi dalam konsep pihaknya adalah bagaimana pengawasan partisipatif masyarakat di wilayah tersebut sangat tinggi dan berjalan efektif. Salah satunya, bagaimana masyarakat di wilayah itu, dapat secara bersama-sama menolak adanya politik uang.
"Tahap awal, kami sudah melakukan identifikasi pada sejumlah desa di lingkar KEK Mandalika. Nanti, kami akan turunkan tim survei melalui pengawas lapangan yang kita miliki untuk melihat trend politik uang dan partisipasi mereka dalam hajatan pemilu, baik nasional, Pilkada Gubernur, bupati hingga pemilihan kepala desa," ujar Hasan.
Ia memastikan stake holder yang akan dilibatkan dalam menyukseskan desa wisata demokrasi adalah, Pemprov dan kantor Kementrian Agama Wilayah Provinsi NTB.
Sebab, khusus kantor Kementrian Agama Wilayah Provinsi NTB, mereka memili banyak sekolah tingkat MA, baik swasta dan negeri.
Apalagi, koneksitas program, antara program demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu dengan program wisata yang tergabung dalam program unggulan Pemprov akan menjadi langkah untuk menarik masyarakat Internasional supaya paham tentang demokrasi di Indonesia.
"Kami betugas dan wajib mencoba mengakseskan program Pemilu dengan program wisata. Kesempatan menarik wisata ke dalam ajang demokrasi melalui pengawasan Pemilu sangat efektif untuk dilakukan. Ini karena pemilu bukan soal ruang formal semata, tapi sambil wisatawan menikmati keindahan panorama Mandalika, mereka bisa juga melihat kemajuan demokrasi di wilayah desa yang masuk lingkar KEK Mandalika sebagai alternatif kunjungan mereka selama berada di Lombok," jelas Hasan Basri.
Ia menambahkan, sebelum launching desa wisata demokrasi itu, Bawaslu NTB akan melakukan MoU bersama stake holder terkait. Salah satunya, Kakanwil Kementrian agama untuk melibatkan para siswa mereka, dan pondok pesantren untuk bisa masuk sebagai bagian dari pengelola program desa wisata demokrasi tersebut.
Termasuk, pelibatan mereka sebagai duta-duta pengawasan Pemilu dalam konsep internasionalisasi pengawasan Pemilu di Indonesia.
"Jadi, desa wisata demokrasi itu, konsepnya adalah masyarakatnya melek pemilu dengan target mereka bisa melakukan pencegahan dalam segala praktik yang masuk pada kerawanan pemilu," tandas Hasan Basri. (R/L..).