 |
| FOTO. Sejumlah warga yang mengaku sebagai pemilik lahan di Sirkuit Mandalika memasang spanduk berisi kecaman atas lahan mereka yang hingga kini belum terbayarkan oleh pihak ITDC. |
MATARAM, BL - Pelaksanaan ajang World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada 11-13 November 2022, tinggal menyisakan hitungan hari. Hanya saja, persoalan lahan di sekitar sirkut itu, hingga kini belum juga dapat diselesaikan.
Buktinya, perwakilan masyarakat Mandalika beraudiensi dengan ITDC dan MGPA guna membahas tujuh poin tuntutan mereka untuk segera diselesaikan oleh kedua pihak tersebut.
Bertempat di Hotel Pullman Mandalika, telah dilangsungkan pertemuan antara Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dengan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Lendek Jayadi, Ketua Mandalika Hotel Association (MHA) Syamsul Bahri, Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut Sri Anom Putra dan Ketua Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) Lalu Alamin.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut pertemuan antar stakeholder pariwisata di Mandalika yang telah dilakukan sebelumnya bersama Dinas Pariwisata Lombok Tengah. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan tujuh poin utama tuntutan warga Mandalika terhadap ITDC dan MGPA.
Anggota Tim Monev dan Akselerasi KEK Pariwisata Kemenparekraf RI, Taufan Rahmadi, mengatakan, tujuhPoint Critical Succes Factor yang perlu untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Pertama masalah Calender of Event. Calender of Event ini tematiknya bisa charity atau bisa bisnis.
"Yang pasti, Calender of Event itu, harus melibatkan masyarakat lokal yang lebih dominan," ujar Taufan dalam keterangannya, Selasa (8/11).
Selanjutnya, permasalahan lahan di dalam kawasan KEK Mandalika. Jangan sampai permasalahan lahan yang belum tuntas malah merusak citra ITDC maupun MGPA ketika menyelenggarakan event bertaraf internasional.
Berikutnya, program pembangunan desa-desa penyangga KEK Mandalika. Usulan Community Development ini sungguh baik untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar KEK Mandalika, namun memang butuh proses dan waktu yang tidak sebentar.
Tuntutan-tuntutan lainnya adalah mengenai kerjasama homestay dengan para pemilik homestay di sekitar kawasan KEK Mandalika, perluasan kesempatan bekerja bagi masyarakat lingkar Mandalika di beragam posisi di ITDC dan MGPA.
"Dan yang terakhir dan terpenting adalah renovasi Masjid Nurul Bilad sebagai ikonnya Mandalika dan Lombok, Kota 1000 Masjid," ucap Taufan.
Sementara itu, Direktur Operasi ITDC, Troy Reza Warokka, menyambut baik tuntutan masyarakat Mandalika itu. Dia mengatakan akan menindaklanjuti dan menelaah kembali segala harapan yang telah disampaikan masyarakat.
"Saya akan menindaklanjuti dan menelaah kembali segala harapan yang telah disampaikan, dengan menekankan kolaborasi untuk semua. Pertemuan ini bukanlah yang pertama dan terakhir, tetapi akan dilanjutkan dengan mengundang stakeholder-stakeholder lainnya seperti kepala desa, para guru dan seterusnya," jelas Troy.
Senada Troy. Vice President Operations & Motosport MGPA, M Wahab menambahkan, dirinya mengapresiasi pertemuan ini dan akan memberikan atensi kepada harapan untuk semakin meningkatkan peran masyarakat di kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh MGPA.
"Semua point dalam pertemuan ini sudah kita catat seluruhnya. Dan secepatnya satu persatu akan kami tuntaskan, termasuk soal lahan di sirkuit Mandalika," ungkap M Wahab.
*Warga Pagari Lahan
Sementara itu, sejumlah warga di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terutama di dalam Sirkuit Mandalika kembali memagari tanahnya. ITDC disebut belum membayar ganti rugi lahan itu.
 |
| FOTO. Warga lingkar KEK Mandalika melakukan aksi memasang spanduk meminta pengelola kawasan agar segera membayar tanah mereka. |
Warga memagari lahannya di dalam area Sirkuit Mandalika sejak Minggu (30/10) lalu, lantaran karena kecewa dengan sikap ITDC yang tak kunjung membayar lahan warga.
"Mereka sudah muak atas janji-janji pihak pengembang untuk membayar namun hanya janji," ujar Perwakilan Masyarakat Lingkar Mandalika Samsul Qomar, Rabu lalu. (2/11)
Qomar mendaku, berdasarkan data satgas yang diketuai Kepala Bakesbangpol Provinsi NTB Lalu Abdul Wahid, terdapat sebanyak 340 hektare dari 1.700 hektare yang diklaim HPL (hak pengelolaan lahan) yang belum selesai pembayarannya.
Lahan yang dipagari di dalam Sirkuit Mandalika itu merupakan milik Migrase seluas 13.500 m2 atau 1,3 hektare di dalam Sirkuit Mandalika.
"Para pemilik lahan wajar memagar tanahnya kembali, karena belum ada pembayaran," ucap dia. (R/L..)