 |
| FOTO. Akademisi UIN Mataram Ihsan Hamid (tengah) bersama Komisioner KPU NTB Agus Hilman (kiri) dan Ketua PWI NTB Nasrudin Zain saat menjadi narasumber pada Ngopi Senja "Diskusi Publik" terkait Peran Publik dan Pers dalam tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Pemilu Serentak 2024. |
MATARAM, BL - Komisi Pemlihan Umum (KPU) Provinsi NTB menggelar kegiatan Ngopi Senja "Diskusi Publik" terkait Peran Publik dan Pers dalam tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Pemilu Serentak 2024, Selasa Petang (1/11).
Dalam diskusi yang menghadirkan tiga narasumber yakni, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU NTB, Agus Hilman, Pengamat Politik UIN Mataram, Ihsan Hamid dan Ketua PWI NTB Nasrudin Zain itu.
Akademisi UIN Mataram, Ihsan Hamid, mengatakan, bahwa penyebaran hoaks atau berita bohong melalui media sosial masih masif terjadi pada Pemilu 2024.
Sebab, kendati pemerintah telah berupaya melawan hoaks tersebut. Namun, ketiadaan regulasi yang mengatur mekanisme kampanye di media sosial menjadi pemicunya.
"Penilaian saya karena yang didaftarkan adalah hanya akun media sosial para peserta pemilu. Ini jelas menjadi peluang munculnya hoaks, apalagi media kita melalui para jurnalis juga tidak memiliki kelamin yang jelas. Makanya, ini harus menjadi catatan KPU NTB," ujar Ihsan.
Menurut dia, dengan masa kampanye Pemilu 2024 hanya 75 hari. Maka KPU harus banyak menggandeng stakeholder dalam rangka melakukan pencerdasan politik.
Di mana, dengan angka 30 persen pemilih adalah didominasi kalangan milenial, maka hal itu harus banyak dimanfaatkan oleh para penyelenggara pemilu untuk bisa menggarap mereka.
"Dengan mengajak generasi milenial yang biasanya banyak bermain di kanal media sosial, saya kira respon citizenship mereka punya peran dalam mengatasi penyebaran hoaks tersebut," tegas Ihsan.
Ia mendaku, pengungkapan kasus Ferdi Sambo menjadi salah satu contoh peran nitizen dalam mengawal kasus tersebut, sehingga aparat kepolisian mau tidak mau harus terbuka dalam mengungkap kasus yang menghebohkan tersebut.
"Jadi dengan potensi 30 persen pemilih milenial itu, jangan mereka diabaikan. Bila perlu mereka dilibatkan menjadi agen untuk perang melawan hoaks itu, tentunya dengan cara-cara kekinian yang berdasarkan selera mereka. Salah satunya di kanal Tik tok maupun Facebook," jelas Ihsan.
Selain itu, kesukaan pemilih milenial. Misalnya, dari pembuatan game yang diselipkan pesan pemilu harus mulai difikirkan oleh KPU NTB. Terlebih, pemilu 2024 merupakan pemilu terbesar di dunia.
Untuk itu, keterlibatan semua pihak harus menjadi penting dalam suksesnya gawe lima tahunan tersebut.
"Memang tidak ada hukum yang konkrit bahwa orang enggak memilih dan tidak menggunakan hak pilihnya bisa dipidana. Tapi, jika ada sinergi dengan memasukkan konten yang kreatif, saya kira, itu efektif untuk mengejar target partisipasi pemilih. Utamanya, bagaimana menekan berita hoaks itu," kata Ihsan.
Sementara itu, Ketua PWI NTB Nasrudin Zain juga membenarkan bahwa hampir 60 persen kecenderungan anak muda itu adalah mencintai medsos. Hal ini lantaran, bagi mereka aktualisasi jati diri itu ditunjukkan hanya dengan subjek medsos.
"Maka kedepan, selain menyiapkan konten kreatif. KPU NTB harus bisa melakukan kerjasama dengan google. Ini penting agar penyebaran hoaks bisa dicegah secara masif. Termasuk, bagaimana melibatkan para jurnalis sebagai garda utama dalam melawan penyebaran hoaks itu," ungkap Nasrudin.
Terpisah, Komisioner KPU NTB Devisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU NTB, Agus Hilman, mengaku, semua masukan terkait upaya melawan hoaks dari para pengamat dan kalangan jurnalis, sudah menjadi konsen pihaknya untuk ditindaklanjuti.
Terlebih, saat ini, dibutuhkan penyeimbangan konten positif dalam kerangka menangkal hoaks tersebut.
"Alhamdulillah, saat ini, kita sudah mulai masuk ke dalam kanal Tik tok untuk menyampaikan pesan kepemiluan. Yang pasti, literasi terkait kepemiluan sudah menjadi konsen kami. Apalagi, semua pegawai dan staf KPU NTB sudah berkomitmen akan menjadi agen di media sosial mereka untuk memberikan informasi yang menyejukkan dalam rangka mengimbangi informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya," papar Hilman.
Ia memastikan, bahwa para jurnalis akan selalu dilibatkan oleh KPU NTB dalam rangka menjadi agen untuk memberikan pemahaman terkait informasi yang menyehatkan menyangkut kepemiluan.
"Yang pasti, di semua tahapan KPU, kawan-kawan jurnalis akan kita libatkan. Nantinya, informasi yang kawan buat di medianya masing-masing akan wajib disebarkan oleh seluruh jajaran KPU, baik staf hingga para komisionernya," tandas Agus Hilman. (R/L..).