Tuding Ridwansyah Tak Paham Fungsi DPRD, Rahman Sebut Intervensi Pemprov Berlebihan di MXGP Samota -->

Tuding Ridwansyah Tak Paham Fungsi DPRD, Rahman Sebut Intervensi Pemprov Berlebihan di MXGP Samota

Selasa, 28 Juni 2022, Selasa, Juni 28, 2022

 

FOTO. Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB Rahman H. Abidin (kiri) saat bersama Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, Raden Rahadian Soedjono saat memberikan keterangan pada wartawan.






MATARAM, BL - Pernyataan Komandan Lapangan MXGP Samota, Ridwansyah yang menyebut para anggota DPRD NTB terlalu baper, menuai reaksi Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB.


Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, H. A.Rahman H. Abidin, menegaskan bahwa, kritikan terhadap penyelenggaraan MXGP yang berlangsung sukses pada 24-26 Juni 2022 di Kabupaten Sumbawa, lebih pada pelibatan sumber daya pemerintah yang terlalu besar dan berlebihan.


Padahal, ajang MXGP itu bersifat Busines to Busines (B to B). "Status Pak Ridwansyah yang menjadi komandan lapangan MXGP Samota, adalah ASN aktif. Disini masalahnya, itu yang kita sorot dan enggak baper, seperti yang beliau (Ridwansyah) sampaikan di media itu," tegas Rahman pada wartawan,  Selasa (28/6).


Menurut Anggota Komisi IV DPRD NTB itu, pelibatan semua kepala OPD lingkup Pemprov yang semuanya datang ke Sumbawa, dengan didahului adanya pengarahan, jelas menimbulkan konflik interest. 


Sebab, kerangka awal, ajang MXGP, adalah bisnis murni.  "Kami ini punya tanggung jawab publik, bahwa Zul-Rohmi itu, kita usung dan menangkan dengan berdarah-darah. Tentunya, tugas kami mengingatkan pada Pak Ridwansyah bahwa dia itu adalah pejabat OPD lingkup Pemprov yang mengerjakan pekerjaan proyek yang dilakukan pihak swasta," jelas Rahman.


Ia mendaku, sebagai parpol pengusung Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), pihaknya sedari awal memuji kiprah gubernur yang telah mampu melaksanakan sejumlah kegiatan internasional di wilayah NTB yang berjalan dengan baik. Salah satunya, ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) 


Fraksi Partai Demokrat, lanjut Rahman, tidak menentang event dunia yang berlangsung di NTB. Sebab, hal itu akan akan memberi pengaruh besar pada perekonomian daerah. Yakni, UMKM hidup, peredaran uang banyak. Serta, perhatian pemerintah pusat juga akan besar ke daerah. 


"Saat MotoGP sukses, kita atensi Pak Gubernur. Itu karena, semua sendi kehidupan ekonomi rakyat bergerak. Termasuk di ajang MXGP Samota juga terjadi adanya perputaran ekonomi. Tapi, tapi kita melihat ada kekeliruan saat MXGP, bahwa peran Pemprov itu begitu besar sekali. Disitu, berbeda saat MotoGP, bahwa peran itu justru dimainkan oleh BUMN," papar dia. 


Didampingi Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, Raden Rahadian Soedjono. Rahman menjelaskan, bahwa keberadaan PT. Samota Enduro Gemilang yang didalamnya terdapat  anak Gubernur NTB sebagai salah satu pimpinannya bersama sejumlah anak pejabat OPD Pemprov selaku event organizer dalam ajang MXGP Samota juga tak luput dari perhatiannya.


Apalagi, kata dia, DPRD sudah menyetujui dukungan dana sebesar Rp 10 miliar dari APBD NTB untuk pelebaran runway dan memperbaiki fasilitas di Bandara Sultan M. Kaharudin III di Kabupaten Sumbawa, untuk menyukseskan ajang MXGP tersebut.  


"Pahami Pak Ridwansyah, kami kritik itu bukan baper. Ingat fungsi DPRD itu, telah diberikan hak  konstitusional. Maka, kami minta pak Ridwan untuk meminta maaf, jika tidak maka kita akan galang kekuatan pada fraksi lain terkait ucapannya itu," ungkap Rahman.


Ia menambahkan, seluruh anggota fraksi Partai Demokrat yang berada di lima komisi DPRD NTB, telah diminta secara aktif untuk mengawal proses yang melibatkan partisipasi para ASN selama penyelenggaraan ajang MXGP Samota tersebut.  


Rahman mencontohkan, misalanya Komisi III DPRD yang membidangi soal keuangan dan perbankan, telah diminta untuk  mendalami peran terkait dana BUMD yang masuk untuk mendukung event MXGP sebagai sponshorsip. Yakni, PT Bank NTB Syariah hingga PT GNE. 


Selanjutnya, di Komisi I yang membidangi aparatur dan pemerintahan juga telah diminta untuk melakukan pemanggilan kepada Kepala  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait mobilisasi ASN lingkup Pemprov untuk menonton ajang MXGP. 


"Begitupun komisi lainnya. Intinya, kritik yang ingin kita lakukan adalah upaya perbaikan agar ajang MXGP kedepannya dapat berjalan baik sesuai aturan," tandas Rahman H. Abidin. (R/L..).


TerPopuler