 |
FOTO. Ketua Fraksi BPNR DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi saat menyampaikan laporan fraksinya saat sidang paripurna DPRD setempat, kemarin. |
MATARAM, BL- Proses perencanaan yang dilakukan Pemprov selama tiga tahun pelaksanaan APBD NTB, dinilai sangat buruk.
Parahnya, kesan ambisius sangat terlihat jelas, akibatnya proses pengelolaanya pun, tampak tidak sehat.
Itu terlihat pada sejumlah objek penerimaan setiap tahunnya, realisasinya cenderung tidak mencapai target, bahkan sangat rendah. Padahal, target yang ditetapkan sangat tinggi.
Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) DPRD NTB, Ruslan Turmudzi mengatakan, sejumlah objek penerimaan yang hingga capaiannya sangat rendah, yakni retribusi pemakaian kekayaan daerah yang ditargetkan sebesar Rp 31 miliar lebih, justru realisasinya hanya mencapai Rp 4,5 miliar lebih atau setara 14,22 persen.
Selanjutnya, retribusi tempat penginapan, Pesanggrahan dan villa yang ditargetkan sebesar Rp 3,3 miliar lebih, justru realisasinya hanya sekitar Rp 926 juta lebih atau setara 27,79 persen.
Berikutnya, retribusi penjualan hasil produksi daerah yang ditargetkan sebesar Rp 3,5 miliar lebih, realisasinya hanya sekitar Rp 1,6 miliar lebih atau setara dengan 46,71 persen.
"Ini termasuk, item objek retribusi pelayanan
tempat olahraga yang ditargetkan sebesar Rp 1,3 miliar lebih, realisasinya juga turun hanya sekitar Rp 395 juta atau setara dengan 28,47 persen," kata Ruslan saat menyampaikan laporan fraksinya, Rabu (22/6).
Menurut Politisi PDIP itu, objek penerimaan yang juga tidak mencapai target juga mencakup retribusi izin usaha perikanan yang ditargetkan sebesar Rp 2,3 miliar lebih, justru realisasinya hanya sekitar Rp 167 juta lebih atau setara dengan 7,26 persen.
Hal lainnya, juga terlihat pada retribusi perpanjangan IMTA yang ditargetkan sebesar Rp 1,6 miliar lebih, angka realisasinya juga turun hanya mencapai Rp 188 juta lebih atau setara dengan 11,41 persen.
Ruslan menegaskan, bahwa ada sekitar 14 item objek-objek penerimaan daerah yang turun selama tiga tahun pemerintahan Gubernur Zulkiefimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah.
Padahal, 14 item ini ditargetkan jumlah totalnya mencapai Rp 345 miliar lebih. Namun realisasinya hanya mencapai Rp 38 miliar lebih atau setara dengan 11,26 persen.
"Jadi jika kita kalkulasikan, pendapatan daerah yang tidak mencapai target di tahun 2021 lalu, angkanya sangat besar mencapai Rp 306 miliar lebih. Ini mengherankan, padahal itu enggak termasuk pajak yang hanya bersumber dari retribusi dan lain-lain PAD yang sah," tegas dia.
Ruslan mendaku, tidak optimalnya potensi pengelolaan penerimaan daerah itu, menjadi pemicu tidak terbayarnya program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBD NTB selama ini.
Parahnya, ada beberapa program yang sudah dilaksanakan, namun tidak dapat dibayarkan. Akibatnya, hal itu menimbulkan kewajiban baru bagi Pemprov NTB pada tahun berikutnya
"Disini, kamu minta penjelasan kepada eksekutif terkait tidak sehatnya anggaran APBD selama ini," ucap dia.
Ruslan mengatakan, buruknya tata kelola keuangan Pemprov, diperparah juga pada pengelolaan dana Silpa mencapai sebesar Rp 84 miliar di tahun 2021. Rinciannya, kas yang ada di jasa daerah sebesar Rp 5 miliar lebih, kas BLUD Rp 78 miliar lebih, kas di bendahara dana BOS mencapai Rp 799 juta lebih dan kas lainnya Rp 150 juta lebih.
"Melihat kondisi postur Silpa ini, jadi wajarlah jika Pemprov tidak dapat memenuhi kewajibannya," tandas Ruslan Turmudzi. (R/L..).