 |
| FOTO. Salah satu anggota delegasi IFRC terlihat berswafoto di depan alat EWS yang terpasang di Musholla Dusun Empol Utara, Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar). |
MATARAM, BL - Sebanyak 37 delegasi dari 18 negara yang tergabung dalam International Federation Red Cross (IFRC) mengunjungi alat Early Warning System (EWS) hasil kerja sama antara PMI dan mitra internasional yang terpasang di Musholla Dusun Empol Utara, Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar).
Menariknya, pemasangan EWS ini sudah memiliki sebuah peraturan desa yang dinisiasi relawan PMI Lobar.
Relawan PMI Lobar di Sekotong, Ahyar mengatakan bahwa sebelumnya adanya alat EWS tersebut terpasang, pihaknya sangat kesulitan memberikan informasi pada warga terkait bencana banjir yang berasal dari laut atau rob hingga dari meluapmya air sungai di wilayah setempat.
"Alhamdulillah, adanya alat EWS ini, kini edukasi ke warga terkait kebencanaan bisa mudah dilakukan," kata dia dihadapan puluhan delegasi IFRC, Kamis 16 Oktober 2025.
Ahyar mengaku bahwa kendati masyarakat sudah menerima baik adanya program kemitraan PMI dengan IFRC. Namun, alat EWS yang terpasang terkadang memiliki kendala.
"Kendala itu menyangkut sinyal yang kadang turun naik di wilayahnya. Ini saja kendalanya. Kalau bisa ada BTS yang enggak jauh, maka EWS ini pasti lancar," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan IFRC, Under Secretary General for Humanitarian Diplomacy and Digitalization Nena Stoiljkovic menyampaikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan kesiapan Pemerintah Provinsi NTB serta PMI dalam membangun ketahanan masyarakat.
"Kami berterimakasih bantuan yang kami berikan dapat dimanfaatkan dalam membangkitkan semangat edukasi masyarakat untuk tanggap pada bencana," katanya
 |
| FOTO. 37 delegasi dari 18 negara yang tergabung dalam International Federation Red Cross (IFRC) saat melakukan penanaman pohon di belakang Koramil Sekotong sebagai bagian dari konservasi lahan untuk penghijauan hutan di wilayah setempat. |
Terpisah, Ketua PMI NTB dr Lalu Herman Mahaputra atau Dokter Jack, mengatakan bahwa kunjungan para delegasi mitra PMI ini, difokuskan untuk melihat implementasi dalam aksi antisipasi bencana berbasis masyarakat.
Menurut Dokter Jack, Kecamatan Sekotong dipilih karena daerah ini merupakan kawasan pesisir yang memiliki potensi tinggi terhadap bencana banjir rob dan tsunami, sekaligus lokasi pemasangan tiga alat Early Warning System (EWS) hasil kerja sama antara PMI dan mitra internasional.
"Kunjungan ke Sekotong ini, karena di situ memang harapannya terkait dengan aksi nyata bencana oleh relawan PMI yang didukung oleh masyarakat melalui pemerintah desa," katanya.
Dirut RSUP NTB ini, menegaskan bahwa, sistem peringatan dini di kawasan tersebut bekerja dengan sensor pendeteksi perubahan debit air laut. Yakni, Ketika terjadi peningkatan debit air yang signifikan, alat akan memberikan sinyal kepada BMKG dan Dinas terkait untuk segera melakukan peringatan dini kepada masyarakat.
"Jadi kita harapkan nanti desa itu yang akan berdaya dulu, jadi bagaimana mengenali sinyal-sinyal dari bencana. Karena sudah dipasang alat di situ di daerah Lombok Barat, itu akan mengetahui pakai sensor bilamana debit air laut meningkat itu potensi untuk terjadi banjir dan tsunami kita sudah ada warning," jelas Dokter Jack.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa selain meninjau sistem deteksi dini, para delegasi juga akan melihat hasil program penanaman mangrove di Sekotong, Lembar, dan Cemara yang telah dijalankan sejak 2013 sebagai bagian dari upaya mitigasi alami terhadap abrasi dan banjir pesisir.
Tak hanya itu, para delegasi juga sempat menanam pohon di lahan yang disiapkan.
"Karena 2013 dulu teman-teman dari PMI itu yang menginisiasi untuk penanaman mangrove terus sekarang sudah ada terpasang tiga early sistem warning yang terpasang di situ kayak antena itu, jadi kalau debit airnya meningkat itu sudah ada sinyal yang akan diberikan ke BMKG, jadi kewaspadaan dini," ujar Dokter Jack.
Senada Dokter Jack. Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnain, menambahkan bahwa kunjungan para delegasi asing ini merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap keberhasilan NTB dalam mengembangkan sistem mitigasi bencana berbasis komunitas yang bersifat bottom up.
"Wilayah Sekotong ini, bisa kita bilang langganan dalam hal bencana banjir. Baik itu banjir bandang dari hulu maupun banjir rob biasanya, karena di situ daerah pantai, pesisir," katanya.
Menurut Haris, Provinsi NTB saat ini menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil membentuk kelompok kerja aksi antisipasi bencana berbasis masyarakat.
Hal inilah yang membuat delegasi internasional tertarik datang langsung untuk melihat model implementasi mitigasi bencana dari komunitas lokal.
"Jadi kita memang percontohan nasional, hanya di sini dia implementasinya. NTB juga memang baru punya kelompok kerja aksi antisipasi (Pokja AA). Jadi barang ini se-Indonesia baru di NTB makanya negara-negara donor ini mau berkunjung untuk melihat bentuk implementasinya langsung dari komunitas, dari masyarakat," ungkapnya.
Haris mengaku, dalam tiga bulan terakhir PMI telah memasang alat detektor banjir di kawasan aliran sungai yang sering terdampak banjir.
Menurutnya, dengan sistem tersebut, masyarakat dapat segera memperoleh peringatan dini dan melakukan evakuasi mandiri sebelum bencana menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.
"Sebenarnya programnya sudah berjalan tiga bulan ini kita pasang alat detektor di situ, dimana nanti ketika ada volume air dari hulu maupun dari banjir rob itu akan ada peringatan dini nanti untuk segera masyarakat itu bisa evakuasi untuk mencegah korban harta, korban jiwa," tandas Haris. (R/L.)..