 |
MATARAM, BL - Sebanyak 37 orang delegasi dari 18 negara anggota Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross (ICRC) dijadwalkan akan berkunjung ke Lombok, pekan ini.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari visitasi internasional yang difokuskan untuk meninjau penerapan sistem peringatan dini bencana di kawasan pesisir Sekotong, Lombok Barat, yang menjadi lokasi percontohan nasional program mitigasi berbasis komunitas.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra, mengatakan kunjungan ini akan dimulai pada Rabu (15/10) esok dan akan berlangsung selama lima hari kedepan.
Para delegasi akan melakukan serangkaian agenda, mulai dari audiensi dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, kunjungan ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD NTB, hingga peninjauan langsung sistem mitigasi di lapangan.
"Barusan kita diterima oleh Pak Gubernur terkait dengan akan ada visitasi dari 18 negara ini PMI International Federation Red Cross yang akan nanti visitasi," ujar dokter Jack sapaan karib Ketua PMI NTB ini, pada wartawan di kantor gubernur setempat, Senin 13 Oktober 2025.
Menurut Dirut RSUP NTB ini, kunjungan ini difokuskan untuk melihat implementasi dalam aksi antisipasi bencana berbasis masyarakat.
Sekotong dipilih karena daerah ini merupakan kawasan pesisir yang memiliki potensi tinggi terhadap bencana banjir rob dan tsunami, sekaligus lokasi pemasangan tiga alat Early Warning System (EWS) hasil kerja sama antara PMI dan mitra internasional.
"Pertama sowan ke Pak Gubernur, kemudian nanti ke daerah Sekotong karena di situ memang harapannya terkait dengan aksi atraksi bencana, jadi itu kita harapkan nanti karena kita ini potensi bencana," kata Dokter Jack.
Ia menegaskan bahwa, sistem peringatan dini di kawasan tersebut bekerja dengan sensor pendeteksi perubahan debit air laut. Ketika terjadi peningkatan debit air yang signifikan, alat akan memberikan sinyal kepada BMKG dan Dinas terkait untuk segera melakukan peringatan dini kepada masyarakat.
"Jadi kita harapkan nanti desa itu yang akan berdaya dulu, jadi bagaimana mengenali sinyal-sinyal dari bencana. Karena sudah dipasang alat di situ di daerah Lombok Barat, itu akan mengetahui pakai sensor bilamana debit air laut meningkat itu potensi untuk terjadi banjir dan tsunami kita sudah ada warning," tegas Dokter Jack.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa selain meninjau sistem deteksi dini, para delegasi juga akan melihat hasil program penanaman mangrove di Sekotong, Lembar, dan Cemara yang telah dijalankan sejak 2013 sebagai bagian dari upaya mitigasi alami terhadap abrasi dan banjir pesisir.
"Karena 2013 dulu teman-teman dari PMI itu yang menginisiasi untuk penanaman mangrove terus sekarang sudah ada terpasang tiga early sistem warning yang terpasang di situ kayak antena itu, jadi kalau debit airnya meningkat itu sudah ada sinyal yang akan diberikan ke BMKG, jadi kewaspadaan dini," jelas Dokter Jack.
*Percontohan Nasional
Sementara itu, Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnain, menambahkan bahwa kunjungan para delegasi asing ini merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap keberhasilan NTB dalam mengembangkan sistem mitigasi bencana berbasis komunitas yang bersifat bottom up.
"Nanti kita ajak ke Sekotong, dimana Sekotong ini bisa kita bilang langganan dalam hal bencana banjir terutama. Baik itu banjir bandang dari hulu maupun banjir rob biasanya, karena di situ daerah pantai, pesisir," katanya.
Menurut Haris, NTB saat ini menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil membentuk kelompok kerja aksi antisipasi bencana berbasis masyarakat. Hal inilah yang membuat delegasi internasional tertarik datang langsung untuk melihat model implementasi mitigasi bencana dari komunitas lokal.
"Jadi kita memang percontohan nasional, hanya di sini dia implementasinya. NTB juga memang baru punya kelompok kerja aksi antisipasi (Pokja AA). Jadi barang ini se-Indonesia baru di NTB makanya negara-negara donor ini mau berkunjung untuk melihat bentuk implementasinya langsung dari komunitas, dari masyarakat," ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam tiga bulan terakhir PMI telah memasang alat detektor banjir di kawasan aliran sungai yang sering terdampak banjir. Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat segera memperoleh peringatan dini dan melakukan evakuasi mandiri sebelum bencana menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.
"Sebenarnya programnya sudah berjalan tiga bulan ini kita pasang alat detektor di situ, dimana nanti ketika ada volume air dari hulu maupun dari banjir rob itu akan ada peringatan dini nanti untuk segera masyarakat itu bisa evakuasi untuk mencegah korban harta, korban jiwa," tandasnya. (R/L..).