 |
FOTO. Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid (tengah) bersama Ketua Bawaslu Itratip (kiri) dan Kabinda Wara Winahya (kanan). |
MATARAM, BL - Nasib sebanyak 5.113 orang karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang terancam kehilangan hak pilihnya di Pemilu 2024 mendatang, mulai ada kejelasan.
Itu menyusul, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB memastikan bahwa status karyawan PT AMNT terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pindahan.
Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid mengaku, bahwa KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah membentuk Posko DPTb dalam rangka mengakomodir hak pilih sebanyak 5.113 orang karyawan PT AMNT yang bekerja pada tanggal 14 Februari atau di hari pencoblosan.
Menurut dia, sejauh ini Posko DPTb di Maluk sudah mendata terkait sudah adanya sebanyak 1334 orang yang masuk sebagai pemilih dengan status DPTb. Sedangkan, alokasi DPTb untuk KSB berjumlah maksimal 2 ribuan lebih.
"Jadi, angka ribuan warga yang masuk DPTb khusus di Maluk itu, melebihi dari surat cadangan untuk alokasi KSB. Dan para karyawan PT AMNT dan beberapa perusahan di sekitar Maluk sudah jelas statusnya," kata khuwailid dalam diskusi Ngopi Sore KPU NTB bertajuk Kesiapan Jelang Hari-H Pemungutan Suara Pemilu 2024, Rabu Petang 7 Febuari 2024.
Ia menegaskan bahwa pendirian Posko DPTb yang dilakukan oleh KPU KSB adalah upaya pihaknya dalam rangka memastikan hal pilih karyawan AMNT tetap tersalurkan.
Di akui khuwailid, bahwa hingga Rabu 7 Februari 2024 pukul 16.00 Wita, tercatat masih banyak warga NTB yang mengajukan pindah memilih. Hanya saja pihaknya terkendala regulasi terkait DPTb paling lambat H-30.
Sedangkan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pemilu 2024, maka pindah memilih bisa dilaksanakan pada H-7 pencoblosan.
Di mana, ada empat kriteria pindah memilih itu, yakni pasien yang tengah melakukan rawat inap, di rumah sakit, menjalani tahanan di Lapas, mengalami bencana alam hingga melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat tugasnya.
"Sebelum saya ke acara ini, di jalan saya di kontak ada pegawai hotel di kawasan Kuta di Loteng, dan penjual bakso di Sumbawa juga tengah memproses pengaduan untuk menjadi pemilu DPTb. Prinsipnya, kami siap menjalankan pemilu 2024 dan akan memfasilitasi masyarakat yang memilki hak pilih untuk terkover dalam pemilu 2024," jelas Khuwailid.
*Situasi NTB Kondusif
Dalam diskusi yang juga dihadiri Ketua Bawaslu NTB Itratip dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi NTB, Wara Winahya itu, sejauh ini, wilayah NTB terpantau sangat kondusif menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Karena itu, unsur penyelenggara pemilu harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Serta, tidak melakukan upaya intimidasi apapun.
"Situasi NTB ini, harus kita pelihara, disitu semua tokoh agama, tokoh masyarakat harus mendukung situasi kondusif NTB tetap terjaga dengan mengedepanjan narasi produktif. Dan kita semua netral di pemilu 2024. Serta, tidak melakukan intimidasi apapun," ujar Wara.
Senada Kabinda. Ketua Bawaslu NTB Itratip mengaku, bahwa pihaknya tengah gencar melakukan pengawasan. Di mana, semua Panwascam sudah di undang ke Mataram dalam rangka kesiapan dan antisipasi menjelang pelaksanaan hari tenang hingga pungut hitung.
"Termasuk, kami juga sudah minta petugas kami melakukan pengawasan logistik pemilu 2024," ucap dia.
Itratip menambahkan, pihaknya tengah melakukan pemetaan terhadap TPS Rawan di Pemilu 2024. Hal ini agar tidak ada lagi penghitungan suara ulang (PSU) di TPS seperti pemilu lalu.
"Kami sudah berupaya maksimal melakukan antisipasi, dengan memperkuat jaringan pemantau pemilu. Insya Allah, semua pasukan kita, mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan TPS sudah siap untuk mengawal proses pemilu 2024," tandas Itratip. (R/L..).