 |
| FOTO. Bambang Mei Finarwanto. |
MATARAM, BL - Lembaga Kajian Sosial Politik M-16 menilai keberadaan berbagai Lembaga survei sebatas entertain politik semata.
Sebab, lembaga survei juga dihadirkan guna menyemarakkan konstestasi pesta demokrasi, khususnya menjelang gelaran Pilpres maupun Pilkada serentak 2024.
Publik diharapkan tidak mudah hanyut oleh pesona beragam publikasi media yang dilakukan lembaga survei terhadap paslon/kandidat. Sebab ia bukan mencerminkan perolehan suara di TPS.
Sebagai alat untuk melihat agregasi tingkat elektabilitas, keberterimaan ataupun popularitas, hasil kajian dan analisis lembaga survei bisa dijadikan pegangan maupun second opini dalam menilai peta kekuatan politik maupun kecendrungan persepsi publik.
"Hasil kajian lembaga survei tidak boleh dianggap kepastian kemenangan," kata Direktur M-16, Bambang Mei Finarwanto, Kamis (3/11).
Selanjutnya lelaki yang akrab disapa Didu itu menambahkan, mengapa kemudian dalam pengambilan sample responden setiap lembaga survei selalu menyebutkan durasi waktu, metodologi, maupun jumlah responden.
Ia mendaku, karena hal tersebut menyangkut persepsi responden pada saat dilakukan survei.
"Mangkanya kenapa lembaga survei harus melakukan survei berkali-kali dalam rentang waktu tertentu, hal ini untuk mengukur cerminan."
"Misalnya pergeseran/ migrasi dukungan persepsi terhadap paslon tertentu pada waktu dilakukan survei tersebut," ucap Bambang.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan, keberadaan lembaga survei dalam kontestasi politik hal yang lumrah
Artinya tidak perlu diperdebatkan, apalagi menyangkutkan hasil analisis maupun hipotesa karena itu kajiannya empirik akademik yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi.
"Sekarang tergantung publik menyikapi beragam hasil survei, misalnya soal pilpres, mana figur yang bisa dipercaya atau sekedar pencitraan semata," tegas Bambang.
*Antitesa Survei Politik
Sementara itu untuk mengetahui kecendrungan persepsi publik secara merata tapi dengan metodologi pengambilan sample yang tidak rumit.
M-16 menilai polling bisa dijadikan alternatif karena lebih praktis, efisien dan lebih legitimate tergantung jumlah responden dan tingkat sebarannya.
"Polling bisa jadi menjadi antitesa dari survei politik karena prosedurnya tidak rumit. Makin banyak responden yang terlibat, makin kuat legitimasinya," ungkap Bambang.
Ia menambahkan, meskipun polling secara metodologi terlihat sederhana tapi hasilnya dapat dijadikan panduan untuk mengetahui mapping peta dukungan publik.
Hal ini tentu tergantung dari materi lembar pertanyaan yg diajukan kepada responden dengan kalimat langsung.
"Dari perspektif legitimasi, polling lebih kuat jika jumlah responden berkali-kali lipat dengan tingkat sebaran yang merata disemua strata sosial, " tandas Bambang. (R/L..)