 |
MATARAM, BL - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, Itratip menemui Gubernur Zulkiefimansyah untuk membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Intinya kita berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk bersinergi karena kita sudah tahapan Pemilu sudah berjalan Desember akan ada penetapan peserta Pemilu,” ujar Itratip pada Berita Lombok, Selasa (8/11).
Didampingi Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri, Sekretaris Bawaslu Lalu Ahmad Yani. Itratip mendaku, bahwa Gubernur sudah berkomitmen untuk saling bersinergi. Serta mengoptimalkan fasiltasi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
Salah satunya juga, Gubenur memiliki konsen khusus terkait status aset lahan Kantor Bawaslu di Jalan Udayana, Mataram yang sebelumnya dimenangkan oleh Ida Made Singarsa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 176/PDT/2020/PT MTR.
"Yang pasti, Pak Gubernur memberikan atensi terkait status lahan Bawaslu yang kini berproses di Mahkamah Agung (MA) dalam hal peninjauan kembali (PK) itu. Disitu, Pak Gubernur bilang bahwa akan serius bagaimana mempertahankan aset lahan kantor Bawaslu itu," tegas Itratip.
Dalam pertemuan yang terjalin akrab itu. Itratip memastikan perlu menemui Gubernur, lantaran pasca terpilih untuk kali kedua sebagai komisioner Bawaslu NTB, justru ia bersama Hasan Basri hingga Suhardi, belum ada waktu bersilaturahmi dengan kepala daerah.
"Karena sama-sama kesibukan waktu, maka pertemuan baru bisa berlangsung kemarin sore hingga malam. Dan Alhamdulillah, Pak Gubernur menerima kami dengan sangat terbuka, termasuk beliau menerima segala hal terkait antisipasi kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, yang perlu menjadi perhatian serius oleh Pemprov dan stekeholder terkait," jelas Itratip. .
Pada prinsipnya, lanjut Itratip, semua yang pihaknya butuhkan dalam pelaksanaan Pemilu akan difasilitasi oleh Pemprov NTB.
"Termasuk, soal dana hibah untuk pengawasan Pilkada Serentak 2024 yang menjadi kewajiban Pemprov di APBD juga Pak Gubernur akan menyerahkan hal itu pada TAPD Pemprov untuk melakukan pembahasan bersama DPRD NTB," tandas dia. (R/L..).