Duduk Bersama Ribuan Mahasiswa Berpanas-panas, Cara Ketua DPRD NTB Terima Ribuan Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM -->

Duduk Bersama Ribuan Mahasiswa Berpanas-panas, Cara Ketua DPRD NTB Terima Ribuan Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM

Senin, 05 September 2022, Senin, September 05, 2022

 


FOTO. Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda dengan duduk bersila mendengarkan segala aspirasi dan tuntutan ribuan mahasiswa di depan kantor DPRD setempat 




MATARAM, BL  - Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda menemui ribuan pengunjuk rasa dari berbagai elemen kelompok mahasiswa yang menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), di depan Kantor DPRD NTB, Senin, (5/9).


Tak tanggung-tanggung, Politisi Partai Golkar itu duduk dengan para pengunjuk rasa. Padahal, saat itu cuaca sangat panas menyengat. 


Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda pun turut ikut duduk bersila dan meminta massa aksi tidak anarkis.


Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan santun. Kata dia, sikap DRPD NTB siap menandatangani semua tuntutan para mahasiswa dan mengirimkan ke pemerintah pusat.


"Saya siap bersama mahasiswa dan siap menandatangani semua tuntutan mahasiswa dan akan mengirimkan ke Jakarta," kata Isvie saat menemui para massa akasi di depan kantor DPRD NTB.


Isvie mendaku, DPRD NTB siap memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat agar mengkaji kenaikan harga BBM. Ia menambahkan, pihaknya berjanji bakal mengirimkan pernyataan sikap secara tegas melalui komisariat.


"Nanti bisa dilihat di Sekretariat DPRD NTB. Disini ada juga Pak Sekwan, tolong semua tuntutan adik-adik ini diteruskan ke DPR RI untuk bisa menjadi pertimbangan. Ingat, maksimal sore, sudah semuanya dikirimkan," ungkap Isvie.


Dalam aksi tersebut, massa aksi dari PKC PMII Bali-Nusa menyampaikan sejumlah tuntutan.


"Kami turun bersama PKC PMII Bali-Nusra turun ke jalan ingin menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM bukanlah solusi. Kebijakan ini membuat rakyat sengsara. Kami meminta pemerintah pusat segera menurunkan harga BBM," kata Ketua PKC PMII Bali-Nusra Herman Jayadi.


Diakui Herman Jayadi, dua tahun lamanya masyarakat sengsara karena pandemi Covid-19. Meski demikian, pemerintah justru membuat kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. 


"Kami minta Ibu Ketua DPRD NTB meneruskan tuntuntan kami pada pemerintah pusat," ucap dia. (R/L..).


TerPopuler