 |
MATARAM, BL - Upaya penanggulangan bencana tidak boleh lagi hanya bersifat responsif, tetapi harus bergeser ke pendekatan yang lebih antisipatif dan adaptif.
Terlebih, sebanyak 11 dari 14 potensi bencana terjadi di Provinsi NTB.
Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTB, Lalu Dody Setiawan yang hadir mewakil Ketua PMI dr Lalu Herman Mahaputra, mengatakan bahwa untuk mengatasi potensi penanggulangan bencana di provinsi NTB, maka salah satu pendekatan strategis yang saat ini sedang dikembangkan secara global maupun nasional, yakni aksi antisipasi (AA) atau aksi merespon peringatan dini (AMPD).
"Jadi, aksi antisipasi ini, merupakan serangkaian tindakan terencana yang dilaksanakan sebelum terjadinya bencana berdasarkan informasi risiko dan prakiraan cuaca yang dapat dipercaya," ujarnya saat menghadiri rakor kelompok kerja (Pokja) AA/AMPD provinsi NTB, Selasa 13 Januari 2026.
Menurut Lalu Dody, pendekatan AA/AMPD ini, bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk dari bencana melalui intervensi dini di level komunitas maupun kelembagaan.
Sebab, sejak tahun 2024 lalu, pemprov bersama dengan berbagai mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional telah mendorong integrasi pendekatan.
"Jadi, aksi antisipasi dalam sistem manajemen risiko bencana di daerah. Makanya, kita bentuk sebuah kelompok Pokja AMPD yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, serta mengembangkan kebijakan dan praktik aksi antisipasi di tingkat provinsi hingga level komunitas di desa," jelasnya.
 |
| FOTO. Para peserta Rakor kelompok kerja (Pokja) AA/AMPD provinsi NTB. |
Lalu Dody menegaskan bahwa Pokja AMPD Provinsi NTB, berperan penting dalam menjembatani kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya, menyusun rencana aksi bersama, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar pemangku kepentingan.
Dia menambahkan bahwa dalam perjalanannya, Pokja ini telah menginisiasi sejumlah kegiatan penting di Provinsi NTB sejauh ini. Di antaranya, melakukan koordinasi lintas sektor dalam bertukar informasi untuk mendukung system peringatan dini dalam memperkuat AA/AMPD.
"Selanjutnya, penguatan kapasitas para pihak terkait dengan aksi antisipasi/ aksi merespon peringatan dini di level provinsi," tegas Lalu Dody Setiawan menjelaskan.
Sementara itu, Wakabid Penanggulangan Bencana (PB) PMI NTB Lalu Madahan menambahkan jika Pokja AMPD NTB saat ini, sudah menjadi role model nasional, lantaran pokja yang kepengurusan berasal dari berbagai OPD terkait telah memiliki SK yang ditanda tangani kepala BPBD NTB.
"Ke depan, kita ingin pokja ini naik status dengan SK bisa ditanda tangani Pak Sekda atau sebisa mungkin oleh Pak Gubernur sehingga kembali lagi menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia," tandasnya. (R/L.)