 |
| FOTO. Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Sirajuddin (dua kiri) saat bersama anggota Komisi I DPRD setempat... |
MATARAM, BL - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, H. Ridwansyah, mengatakan bahwa keterlibatannya secara aktif sebagai komandan lapangan pada ajang MXGP Samota, di Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat tugas dari Gubernur NTB, Zulkiflimansyah.
"Saya ditugaskan Gubernur, saya di SK-kan Gubernur jadi komandan lapangan, dan bukan hanya saya saja, tapi semua OPD terkait," tegas Ridwansyah, Rabu (29/6).
Menurut dia, keterlibatan Pemprov NTB di penyelenggaraan MXGP Samota sebatas untuk memfasilitasi dan tidak sampai ikut masuk dalam teknis penyelenggaraan. Sebab penyelenggara MXGP dilakukan oleh pihak swasta.
"Kami tidak ikut sampai teknis penyelenggaraannya, hanya memfasilitasi sesuai dengan kewenangan, karena tugas pemerintah itu memfasilitasi. Misal seperti perhubungan, kalau ada macet siapa yang tangani, kalau ada yang sakit kan rumah sakit. Kalau infrastruktur jalan tidak baik kan ditangani PU," jelas Ridwansyah.
Ia mendaku, bahwa dalam pelaksanaan event apapun, persoalan mendasar yang selalu menjadi hambatan dalam menyukseskan penyelenggaraannya adalah masalah infrastruktur. Karena itu, pemerintah perlu hadir memfasilitasi, misalnya seperti pemelihara jalan Provinsi yang menuju Samota.
"Jadi saya tegaskan tidak ada satu rupiah pun APBD NTB dikeluarkan untuk MXGP, silahkan dicek, hanya untuk fasilitasi saja. Dan soal intensitas kehadiran saya di lokasi sebagai komandan lapangan karena kebetulan acaranya di Sumbawa. Jadi saya intensitas pergi kesana karena kita tidak bisa PP pak," jelasnya.
Setelah mendengar papar Ridwansyah, Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Sirajuddin memberikan kesimpulan bahwa pihaknya melihat tidak ada persoalan yang terlalu serius dalam keterlibatan Pemprov NTB di pelaksanaan MXGP tersebut.
Hanya saja, pemanggilan Kadis PU tersebut lebih pada aksi tanggap dari komisi I terkait dengan isu-isu yang muncul kepermukaan, sehingga dipandang perlu dilakukan klarifikasi.
"Banyak isu-isu yang tidak sedap muncul dalam penyelenggaraan MXGP yang membuat stabilitas daerah terganggu. Karena itu kita ingin mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari mereka-mereka yang terlibat didalamnya. Setelah mendengar jawaban dari Ridwansyah, secara logika kita juga masuk, rasional. Jadi untuk sementara ini tidak ada persoalan," jelas Sirajuddin.
Politisi PPP itu mengaku pihaknya dapat memahami posisi pemerintah dalam memberikan support dan dukungan untuk menyukseskan event MXGP tersebut.
Karena bagaimanapun juga event internasional tersebut membawa nama daerah yang juga membawa dampak ekonomi pada daerah dan masyarakat. "Jadi mereka tidak masuk dalam persoalan teknis yang terkait proses penyelenggaraan, tapi lebih pada penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan Pemprov seperti infrastruktur," jelasnya.
Pada kesempatan itu juga Komisi I menyinggung soal keberadaan PT Samota Enduro Gemilang yang ditunjuk selaku mitra penyelenggara lokal yang kebetulan CEO-nya ada anak dari Gubernur NTB. Sehingga muncul kesan konflik kepentingan antara keterlibatan Pemprov di MXGP untuk mendukung anak Gubernur.
"Itu juga sudah dijelaskan, bahwa event MXGP murni bisnis to bisnis. Terkait keberadaan PT Samota Enduro Gemilang sebagai penyelenggara dipastikan penunjukannya oleh PT Sports Talenta Indonesia yang memiliki lisensi penyelenggaraan event MXGP. Nah sampai disitu klir sudah," tandas Sirajuddin. (R/L..).