 |
MATARAM, BL- Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaedah angkat bicara terkait figur Sekretaris Daerah (Sekda) kedepannya.
Politisi Golkar ini, menegaskan bahwa calon Sekda NTB, harus memahami alur pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya, dia juga harus bisa menjalin komunikasi baik dengan lembaga DPRD.
Terlebih, Sekda merupakan panglima tertinggi ASN yang statusnya merupakan Ketua Tim Alokasi Penganggaran Daerah (TAPD).
"Disinilah fungsi seorang Sekda harus bisa menjembatani komunikasi dengan DPRD. Karena Sekda jadi ketua TAPD," tegas Isvie Rupaeda pada wartawan, Selasa 23 Desember 2025.
Menyinggung dari 10 calon pendaftar Sekda NTB ada diantaranya berasal dari ASN luar NTB. Hal itu, justru tidak dipersoalkannya.
Sebab, kata Isvie, asalkan yang bersangkutan punya kompetensi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tentunya, asal wilayah tidak jadi masalah
"Siapapun dan darimana pun dia tidak ada masalah. Asalkan memenuhi persyaratan. Dan yang terpenting lainnya, Sekda itu harus memahami tentang kondisi ke-NTB-an," kata Isvie.
Menurutnya, figur Sekda kedepan harus bisa berkomunikasi dengan semua stakeholder. Selanjutnya, dia Bisa menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif.
Apalagi, Sekda adalah jabatan karir tertinggi ASN. Sehingga diharapkan bisa berkomunikasi baik dengan semua pemangku kepentingan.
"Sekda harus luwes dan tidak boleh kaku," ucap Isvie.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa tim pansel yang kini bekerja menjaring calon Sekda, agar memilih Sekda yang merupakan orang Gubernur.
Sebab, Isvie tidak menghendaki, peristiwa lampau terulang kembali. Yakni, antara sekda dan kepala daerah tidak sejalan, lantaran pilihan gubernur malah tidak diabaikan oleh pemerintah pusat.
"Sekda itu harus orang Gubernur. Kami enggak ingin terulang lagi ada pengalaman tidak harmonis antara Gubernur dan Sekda," ungkap Isvie Ruppaeda.
Diketahui, sebanyak 10 aparatur sipil negara (ASN) dinyatakan lolos verifikasi administrasi untuk seleksi terbuka jabatan Sekda NTB.
Pansel memastikan sepuluh orang tersebut berhak mengikuti asesmen kompetensi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta.
Adapun mereka yakni, Abul Chair, AK – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim, Dr. Ahmad Saufi, S.Si, MSc – Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK.
Selanjutnya, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH – Staf Ahli Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah NTB, Dr. Aidy Furqan, S.Pd, M.Pd – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, H. Fathurrahman, M.Si – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jamaluddin, S.Sos, MT – Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dr. Najamuddin, S.Sos, MM – Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Taufik, ST, MT – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima.
Berikutnya, Wirawan, S.Si, MT – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB dan Yusron Hadi, ST, MUM – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB.
Sebelumnya, Ketua Tim Pansel Sekda NTB, Prof Riduan Mas’ud, mengatakan seluruh pendaftar dinyatakan memenuhi syarat hingga penutupan masa pendaftaran pada Sabtu (20/12) pukul 24.00 Wita.
“Sebanyak 10 orang ASN mendaftar dan semuanya dinyatakan lulus administrasi. Selanjutnya mereka akan mengikuti tahapan asesmen di BKN,” ujarnya, pada wartawan kemarin.
Prof Riduan Mas’ud, mengaku bahwa asesmen tersebut bertujuan mengukur potensi, kompetensi manajerial, serta kompetensi sosial kultural para peserta sebagai bagian penting dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi madya.
“Penilaian potensi, kompetensi manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan di Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN pada 22 hingga 24 Desember, mulai pukul 07.30 WIB,” katanya.
Prof Riduan menegaskan bahwa proses seleksi Sekda NTB dilaksanakan secara terbuka dan profesional, serta memberikan kesempatan bagi ASN baik dari dalam maupun luar daerah.
Langkah ini diharapkan mampu menjaring figur terbaik yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan integritas tinggi.
“Sekda yang terpilih nantinya diharapkan mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur, memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta mendorong percepatan program prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Prof Riduan, bahwa keberadaan sekda memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan demi mendukung terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.
"Untuk tahapan seleksi selanjutnya akan menentukan kandidat terbaik yang berhak melaju ke proses akhir penetapan Sekda NTB," tandas Prof Riduan. (R/L..).