 |
MATARAM, BL - Perjuangan Anggota DPRD NTB periode 2019-2024, TGH Najamudin Mustafa untuk melawan kezhaliman yang dilakukan pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, nampaknya akan terus dilakukannya.
Menurut Politisi Asal Lombok Timur (Lotim) ini, pelaporan yang dilakukannya terhadap dua kasus yang kini tengah diselediki oleh aparat penegak hukum. Mulai Kejaksaan Tinggi (Kejati), Polda dan KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pergeseran dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB dan penyalahgunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Gubernur NTB dan Kepala BPKAD, dipastikan telah menemui titik terang.
Hal itu, lantaran dirinya merasa terbantu oleh keberadaan sosok Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Rachmat Hidayat yang terus memberikan data-data untuk mendukung pelaporannya tersebut.
"Dengan kini semua lembaga negara telah bergerak bersama-sama untuk menindaklanjuti laporannya. Saya mengacungi jempol atas bantuan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang mendukung penuh gerakan saya ini," ujar Najamudin pada BERITA LOMBOK, Rabu 22 Oktober 2025.
Ia menegaskan bahwa sosok Rachmat adalah sosok ketua partai di NTB yang layak disegani. Sebab, keistiqomahan dan konsistenannya untuk mengawal semua kebijakan pemerintahan, baik pusat dan daerah, tanpa mundur selangkah, belum ada yang menandingi hingga kini
Padahal, awalnya Najam merasa ragu akan memperoleh support dalam melawan kebijakan yang salah selama ini.
Namun, sikap Rachmat yang konsisten dalam menolak semua pratik kebijakan yang KKN, dan merugikan rakyat terlihat jelas pada dua kasus yang sudah dilaporkannya tersebut.
"Kalau mau jujur, dalam perjalanannya saya, hanya Rachmat dan PDI Perjuangan yang konsisten dan satu-satunya partai yang nyata di Provinsi NTB yang selaras apa yang diucapkan dengan perbuatannya," kata Najamudin.
Ia mengaku, awalnya hanya berjuang sendiri. Serta, banyak pihak yang mencibir langkahnya memperjuangkan keadilan dan kezhaliman yang dilakukan Pemprov dibawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.
Namun kini, dengan seriusnya aparat penegak hukum menindaklanjuti laporannya, maka cibiran itu berhasil dibuktikannya dengan terang benderang.
"Maka, untuk membayar janji. Tentu, saya dan keluarga harus memilih PDI Perjuangan di Pemilu 2029. Saya pastikan, saya akan keliling ke semua rakyat di NTB bahwa tudingan dan tuduhan keji pada PDI Perjuangan itu, enggak benar. Saya akan turun langsung menyolisasikan bahwa hanya PDI Perjuangan, partai yang konsisten memperjuangankan kebenaran dan peduli ke rakyat," jelas Najamudin.
*Korektif, Konstruktif dan Obyektif
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Rachmat Hidayat menegaskan bahwa selama menjadi kader partai, dirinya telah diajarkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk selalu konsisten selaku aparat partai untuk kepentingan bangsa dan daerah.
Di mana, konsisten itu harus dibarengi dengan sikap konstrukstif, korektif dan obyektif.
"Jika kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah itu baik, maka katakan baik. Namun jika melenceng, tentu sebagai kader partai, kita wajib kritis konstruktif, dan obyektif memberikan koreksi disertai dengan data-data pendukungnya," ujarnya pada BERITA LOMBOK, kemarin.
Anggota DPR RI Dapil NTB-2 (Pulau Lombok) ini, mengaku bahwa sikap konsistennya telah dimulai sejak dirinya menjabat sebagai Pimpinan DPRD Lombok Timur pada tahun 1982 hingga 1987. Pengabdiannya berlanjut selama dua periode berikutnya, yakni 1987-1992 dan 1992-1996.
Selanjutnya, sikap konsisten juga dilanjutkan selama dua periode, yaitu 1999-2004 dan 2004-2009 menjadi Pimpinan DPRD NTB.
Menurut Rachmat, sikap korektif, konstruktif dan obyektif tersebut yang membuat PDI Perjuangan selalu berada dua besar kursi terbanyak dibawah Partai Golkar.
"Jadi, jangan heran jika sekarang 4 anggota DPRD NTB dari PDIP mengajukan nota keberatan terhadap APBD. Itu karena sudah juga saya lakukan saat menjadi pimpinan DPRD NTB, saya ikut turun karena menganggap ada yang salah dalam pelaksanaan dan proses pembahasan APBD," katanya lantang.
*Pemimpin Jauh dari Kepentingan Rakyat
Rachmat menyebut apa yang dilakukan Najamudin Mustafa, adalah benar. Karena itu, dirinya mendukung penuh langkah pelaporannya baru-baru ini.
Mengingat, apa yang dilakukan pemimpin saat ini, terlihat jauh dari kepentingan rakyat.
Karena itu, katanya, saat salah satu tokoh NTB yakni, Lalu Azhar menanyakan padanya atas kegaduhan yang selama ini terjadi di awal-awal pemerintahan Iqbal-Dinda.
Rachmat lantas menjelaskan bahwa sikap Najamudin adalah melawan pemerintahan yang telah mengabaikan kepentingan rakyat.
"Saya akan membela Najamudin karena dia membela kepentingan rakyat dan bukan penguasa yang semena-mena dan angkuh pada rakyatnya," tegas Rachmat.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa pelaporan Najamudin pada aparat penegak hukum, merupakan sebuah teguran atas perilaku kepemimpinan yang sewenang-wenang.
"Kalau pemerintahan saat ini lurus maka sudah barang tentu tidak akan kegaduhan seperti saat ini, tapi karena mau membelokkan APBD yang harusnya pada kepentingan rakyat, maka PDIP akan bersama dan membela kepentinga rakyat yang kini disuarakan oleh 4 orang anggota DPRD NTB dari PDIP," jelas Rachmat.
Ia memastikan bahwa sikap partainya akan tetap konsisten membela kepentingan rakyat dan bukan satu atau dua golongan saja.
"Pemerintahan jika sesuai jalurnya akan kita dukung tapi jika mengabaikan hak-hak rakyat, maka kami akan jadi garda terdepan melawannya melalui sikap korektif, konstruktif dan obyektif disertai data-data pendukungnya," tandas Rachmat Hidayat. (R/L..).