 |
| FOTO. Direktur Eksekutif Matadata Institute, Research, Consultant & Advisors, Nurdin Ranggabarani (dua kiri) didampingi Sekretaris Eksekutif Dr Basri Mulyani (kiri) Deputi Eksternal Suhardi Soud dan Dharojatun sebagai Deputi Internal (kanan) saat memberikan keterangan persnya, kemarin. |
MATARAM, BL - Kehadiran Matadata Institute, Research, Consultant & Advisors, dipastikan bukan untuk menyaingi Tm Percepatan pembangunan yang dibentuk Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.
Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Matadata Institute, Research, Consultant & Advisors, Nurdin Ranggabarani.
Mantan Anggota DPRD NTB ini menegaskan bahwa lahirnya lembaganya tersebut lebih pada sebuah keprihatinan, lantaran banyak kebijakan pemerintah daerah dan DPRD setempat dilahirkan tanpa disertai adanya basis data, serta kajian analitis mendalam dan komprehensif.
Nurdin mencontohkan bahwa kekuatan Provinsi NTB adalah di bidang pertanian dan kelautan. Namun hingga kini belum ada kebijakan strategis yang ditelurkan pemprov NTB dan pemda di 10 kabupaten/kota di wilayah setempat untuk menyejahterakan petani dan nelayan.
"Seharusnya, kalau ingin Provinsi NTB itu maju maka kita fokus ke pertanian dan kelautan. Saya termasuk yang tidak sependapat jika sektor pertambangan, utamanya AMNT yang banyak diberikan porsi fasilitas berlebih oleh pemerintah daerah," tegasnya pada wartawan, Jumat Petang 17 Oktober 2025.
Nurdin mengaku bahwa saat ini, uang daerah yang mengendap di kas daerah angkanya berkisar Rp 5-6 triliun yang belum disalurkan.
Padahal, jika dibelajakan maka hal tersebut akan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 3-4 persen.
"Hitungan saya di APBD Murni 2025 itu, yang belum dibelanjakan ada sekitar Rp 950 miliar dan ditambah hampir Rp 500 miliar terdapat di APBD Perubahan 2025 dari hasil Pergeseran. Itu angka yang besar, sayang uang daerah dari hasil rakyat tapi terlalu lama di endapkan di kas daerah," katanya.
Nurdin menyebut bahwa Tim Percepatan bentukan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, adalah banyak diantara figur yang masuk merupakan koleganya.
Apalagi, sebanyak 15 orang yang dilantik terdiri atas tiga mantan tim sukses Iqbal-Dinda pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024 dan 12 lain adalah akademisi.
Namun Nurdin enggan lebih jauh mengomentari keberadaan Tim Percepatan tersebut. Mengingat, lembaganya juga memiliki para pakar dan akademisi yang sudah teruji keilmuwannya selama ini.
Nantinya, 10 pakar yang ada akan bekerja mendukung dan memperkuat upaya menghidangkan data-data yang faktual terhadap isu multisektor.
Adapun para pakar itu, yakni Prof. Ir. H. Mansur Ma’shum, Ph.D; Dr. K. H. Lalu Zulkifli Muhadli, B.A., S.H., M.M; Prof. Dr. H. Galang Asmara, S.H., M.Hum; Prof. Dr. Drs. H. Agil Al Idrus, M.Si.
Lalu ada, Prof. Dr. H. Agusdin, S.E., MBA., DBA; Prof. Ir. Buan Anshari, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D., IPM; Prof. Dr. H. Subhan Abdullah Acim, Lc., M.A., DSA; Prof. Dr. Drs. Syaifuddin Iskandar, S.H., M.Pd; Dr. Drs. H. Muhammad Irwan Husein, M.P; dan Prof. Dr. H. Nuriadi, S.S., M.Hum.
"Jadi, para pakar ini merupakan peneliti-peneliti senior dari berbagai bidang keilmuan, dari berbagai fakultas, dari berbagai perguruan tinggi yang kita harapkan mereka dapat menyumbangkan hasil riset, studi, dan penelitiannya bagi kemajuan pembangunan di daerah kita,” jelasnya.
Nurdin yang hadir didampingi Sekretaris Eksekutif, Basri Mulyani, Deputi Eksternal Suhardi Soud dan Dharojatun sebagai Deputi Internal, menjelaskan bahwa lembaganya akan fokus menguraikan permasalahan publik dengan data yang akurat, faktual, dan akuntabel.
Seperti permasalahan sosial, budaya, ekonomi, manajemen, keuangan, investasi, perbankan, ekosistem pembangunan sumberdaya manusia, pendidikan.
Kemudian persoalan kesehatan, gizi, pangan, pemukiman, kemiskinan, lapangan kerja, usaha mikro kecil dan menengah, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (secara luas), tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).
Begitu juga dengan isu pembangunan infrastruktur, transportasi, lingkungan hidup, energi hijau, ramah lingkungan dan berkelanjutan (Green Energy, Environmentally Friendly, and Sustainable), keterbukaan informasi, pluralisme, kemanusiaan, kearifan lokal, politik, demokrasi, hukum, dan hak azasi manusia.
"Kami (Matadata Institute) hadir untuk menjawab berbagai persoalan kekinian diberbagai bidang dengan pengelolaan dan pengolahan data bagi kepentingan analisa pengambilan kebijakan-kebijakan strategis. Baik bagi kebijakan publik pemerintahan, lembaga legislatif, entitas swasta, pengambilan keputusan dan kebijakan politik, hingga mediasi konflik," tandas Nurdin Ranggabarani. (R/L..).