 |
| FOTO. H. Muzihir |
MATARAM, BL - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB mengaku optimis akan mempertahankan kursi pimpinan DPRD NTB.
Itu menyusul, dari tabulasi internal yang dilakukan PPP NTB, sejauh ini partai berlambang Ka'bah itu masih mempertahankan tujuh kursi di Pemilu 2024.
Hal ini sesuai dengan raihan di pemilu lalu. "Alhamdulillah hingga hari ini, suara partai dan caleg kami masih stabil untuk kursi DPRD NTB. Dan sama dengan suara pemilu lalu, yakni tujuh kursi," ujar Ketua DPW PPP NTB, H.Muzihir pada wartawan, Senin 19 Februari 2024.
Menurut Wakil Ketua DPRD NTB ini, secara umum kursi PPP untuk DPRD kabupaten/kota di NTB, terpantau naik signifikan. Bahkan, di DPRD Kota Mataram suara partai naik dari awalnya tiga kursi kini menjadi enam kursi.
Hal ini serupa di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Lombok Tengah (Loteng) dan Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sehingga untuk empat wilayah tersebut, PPP meraih kursi pimpinan DPRD.
"Yang stagnan suara KLU. Dan kita juga meningkat kursi di Sumbawa, Dompu dan Kota Bima. Bahkan, di Kabupaten Bima dari empat kursi menjadi lima kursi," kata Muzihir.
Terkait suara pribadinya. Muzihir mengaku ada peningkatan yakni, dari 19 ribu yang mencoblos namanya. Kini di pemilu 2024 ini, jumlah yang mencoblos namanya mencapai sebanyak 22 ribu lebih.
Hanya saja, permainan di level bawah saat pemilu lalu dirasa sangat mengkhawatirkan. Hal ini, lantaran money politik sudah terlihat terang-terangan yakni, sampai TPS, tim sukses berani mendekati pemilih dengan menawarkan sejumlah uang jika hendak mencoblos caleg yang dikehendakinya.
"Kalau saya berkesimpulan pemilu hari ini, adalah pemilu yang agak gila. Ini karena dari atas sudah diajarkan adanya bantuan paket sembako oleh pemerintah di saat hari tenang dibagikan hingga berdampak ke pemilih menjadi lebih garang jika tidak memberikan sesuatu pada mereka," jelas Muzihir.
*Pendidikan Politik di Sekolah
Ia menyarankan pada penyelenggara pemilu untuk mencegah politik uang dengan cara menggalakkan pendidikan politik di sekolah-sekolah.
Hal ini dalam rangka mencegah politik uang yang kian masif dan sudah menjadi budaya di masyarakat saat ini.
"Ini pemilu paling gila, baik itu Pileg dan Pilpres. Hanya DPD yang paling enak sebenarnya. Dan DPRD kabupaten/kota adalah yang paling kacau, karena calegnya yang mengeluarkan dana di menit terakhir adalah mereka pemenangnya," tandas Muzihir. (R/L..).