 |
| FOTO. Suasana rapat pemanggilan PPK se-Kabupaten Lotim di kantor KPU setempat . |
LOTIM, BL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengumpulkan ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan bendahara di wilayah setempat di kantor KPU Lotim, Jumat 26 Januari 2024.
Pemanggilan dilakukan dalam rangka koordinasi kesiapan untuk pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) untuk semua PPS di wilayah terpadat penduduk di Provinsi NTB tersebut.
Terlebih, jumlah TPS di Kabupaten Lotim sebanyak 4.010 titik yang tersebar di 254 desa dan 21 Kecamatan. Serta, jumlah pemilih di pemilu 2024 berjumlah sebanyak 985.385 orang pemilih.
Koordinator Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Lotim, Taharuddin mengatakan, pihaknya perlu memberikan pemahaman pada ketua PPK hingga bendahara, agar kegiatan Bimtek KPPS yang akan digelar selama dua hari dengan dimulai pada Sabtu (27/1) dan Minggu (28/1) dapat berjalan lancar.
Menurut dia, dengan jumlah pemilih terbanyak di NTB, serta TPS. Tentunya, pihaknya harus membagi Bimtek KPPS menjadi 183 kluster dengan total 28.070 KPPS di 28 titik untuk 4.010 TPS se-Lotim.
"Dengan pembagian kluster ini, maka pembekalan akan tugas anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk pemilu 2024, diharapkan akan bisa fokus dan tepat sasaran," ujar Taharuddin di kantor KPU setempat.
Menurut dia, dari jumlah kluster yang sudah dibagi tersebut, kecamatan Masbagik menjadi yang paling banyak kluster untuk pelaksanaan Bimteknya, yakni 10 kluster.
Sementara, Bimtek akan difokuskan pada pemberian pengetahuan pungut, hitung dan rekapitulasi suara kepada petugas KPPS yang sudah dilantik serentak pada Kamis, 25 Januari 2024.
"KPU Lotim perlu melakukan persiapan-persiapan tentang tugas pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan KPPS saat bertugas di tempat pemungutan suara (TPS). Utamanya, dari sisi pendanaanya. Sebab, pelaksanaan perhitungan suara tertuang dalam Bab 3 pasal 6 sampai Pasal 9 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang persiapan pemungutan suara pada keseluruhan mulai dari persiapan TPS sampai dengan akhir rekapan di TPS," jelas Taharuddin.
Salah satu tugas PPD, PPS dan KPPS yaitu membagikan undangan kepada para pemilih. Apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapat sanksi sesuai Pasal 533 UU Pemilu.
Terkait antisipasi kawasan blank spot atau kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak terlingkupi oleh sinyal komunikasi di Lotim. Menurut Taharuddin, sejauh ini pihaknya sudah melakukan antisipasi terkait penghitungan suara secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pemilu 2024.
Di mana, ada beberapa titik yang sudah dipetakan yakni, sekitar Suela ada 3 titik, pinggiran Kecamatan Jerowaru ada 4 titik dan di Kecamatan Sambelia ada 5 titik.
"Untuk di Lotim tidak semua wilayah masuk kawasan blank spot. Ini karena hanya ada beberapa titik saja. Dan kita sudah simulasi dengan ujicoba saat proses rekrutmen anggota KPU dan badan ad hoc melalui aplikasi SIAKBA beberapa waktu lalu. Itupun gangguan sinyal hanya pada waktu tertentu tapi jika saat jam 10 malam keatas titik kerawanan blank sport normal," papar Taharuddin.
"Insya Allah, untuk Sirekap kita sudah antisipasi dan kita akan back up kinerja mereka," sambung dia.
*3.000 Pemilih Difabel
 |
FOTO. Koordinator Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Lotim, Taharuddin (dua kanan) saat melakukan sosialisasi pada penyandang disabilitas di wilayah Lotim. |
Menyinggung jumlah difabel di Kabupaten Lotim. Taharuddin menambahkan, bahwa angkanya di Pemilu 2024, meningkat bila dibandingkan pemilu sebelumnya.
Tercatat, jumlah difabel di Pemilu 2024, sekitar 3000 orang yang terdaftar dalam DPT pemilu 2024. Pihaknya sudah meminta pada para KPPS, untuk memberikan ruang paling pertama dan tanpa antrian pada para kaum difabel untuk memilih di TPS.
"Yang pasti, untuk kaum difabel di Lotim kita minta dilayani ekstra tanpa antrian. Dan itu sudah kita tekankan pada semua KPPS di Lotim. Ini juga kita beri arahan tadi pada ketua PPK untuk di ingatkan saat Bimtek," tandas Taharuddin. (R/L..).