Punya Tiga Sosok Putra Daerah NTB, Nama Rektor UIN Mataram Mencuat "Layak Jadi" Jabat Penjabat Gubernur -->

Punya Tiga Sosok Putra Daerah NTB, Nama Rektor UIN Mataram Mencuat "Layak Jadi" Jabat Penjabat Gubernur

Senin, 05 Juni 2023, Senin, Juni 05, 2023

 

FOTO. Inilah para narasumber pengisi Diskusi Publik Kepemimpinan NTB dalam Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dihelat Pusdek UIN Mataram, 










MATARAM, BL - Wacana pengisian Penjabat Gubernur (PJ) NTB terus mengemuka hingga kini. Sejumlah pihak, mulai terlibat aksi saling mendukung pada tokoh tertentu. 


Terlebih, Provinsi NTB sudah diumumkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) masuk pada 17 orang gubernur yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan akan digantikan oleh penjabat hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.


Terkait hal itu, Pusat Demokrasi (Pusdek) UIN Mataram menggelar Diskusi Publik Kepemimpinan NTB dalam Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di salah satu lesehan di Kota Mataram, Senin (5/6). 


Dalam diskusi itu, sejumlah narasumber dihadirkan. Yakni,  Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Abdul Wahab, Sekretaris PWNU NTB H. Lalu Aksar Anshori, Ketua PW Muhammadiyah Dr. Falahudin dan Ketua Kerukunan Bima di Mataram yang juga Akademisi Fakultas Ekonomi Unram, Dr Muhamad Irwan.


Sekretaris PWNU NTB HL. Aksar Anshori, mengatakan Penjabat Gubernur itu diangkat oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, wacana pengangkatan PJ itu agar tidak terlalu di politisir. 


Pasalnya, PJ itu adalah pejabat karir dari kalangan ASN. Di mana, tugasnya  adalah untuk mengantarkan pemilu sukses dan mempersiapkan Pilkada serentak 2024 sukses di November. 


"Ini kewenangan Presiden melalui Mendagri dan itu harus pejabat eselon I. Tentunya, Pak Presiden Jokowi akan mencari sosok yang mampu melanjutkan visi dan misi presiden di NTB," ujar Aksar. 


Ia mengatakan, bahwa mengukur keberhasilan sebuah pemerintahan itu, harus dengan data statistik. Kata Aksar, posisi prevalensi stunting di NTB tahun 2022 ini, naik menjadi 32,7 persen. 


Sedangkan, angka nasional, justru turun menjadi 21,6% di tahun 2022. "Melihat data ini, jelas angka stunting NTB tidak dalam kondisi belum baik. Jadi, siapapun PJ yang menjabat, sangat sulit untuk bisa menurunkan angka stunting," tegas Aksar. 


Lebih lanjut Mantan Ketua KPU NTB itu, menuturkan, bahwa keberhasilan bonus demografi Indonesia akan bisa tercapai jika angka stunting bisa tercapai dengan baik. 


"Wajar jika Pak Jokowi selalu teriak-teriak dan minta para Gubernur dan Bupati dan Wali Kota fokus mengatasi masalah stunting di daerahnya. Ini karena bagaimana bisa kita menyongsong bonus demografi, manakala generasi kita idiot, cebol, dan terbelakang," jelas Aksar. 


Senada Aksar. Akademisi Fakultas Ekonomi Unram, Dr Muhamad Irwan, mengatakan bahwa, jika merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan terkait PJ. Tentunya,  yang berhak untuk mengurus jabatan itu, yakni pejabat eselon satu di daerah. Yakni, Rektor UIN Mataram Prof Masnun Tahir, Rektor Unram  Prof Bambang Hari Kusumo dan Sekda NTB HL. Gita Ariadi. 


"Tiga orang ini sangat layak menjadi Penjabat Gubernur. Utamanya, Prof Masnun dan rektor Unram. Tapi alangkah baiknya, seorang Penjabat Gubernur adalah mereka yang berkerja ulet, memiliki daya jelajahnya kuat. Dan tentunya, dari kalangan muda," kata Irwan. 


Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah Dr Falahudin, menilai bahwa peran civil society, sangat penting dalam proses pengusulan Penjabat Gubernur. Sebab, hal itu akan bisa menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Mendagri untuk memilih siapa pejabat yang layak untuk ditempatkan di Provinsi NTB. 


"Muhammadiyah itu adalah negara Pancasila. Wujud kemerdekaan Muhammadiyah tidak bermazhab. Maka, memilih pemimpin itu berdasarkan konsensus. Dan kami Samikna Wa Atoqna atas apapun keputusan Pak Presiden. Jika misalnya Pak Rektor UIN yang dipilih kita juga siap menerima karena kami sudah merekomendasikan ketiga nama putra daerah itu kok," jelas Falahudin. 


Terpisah, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Abdul Wahab, menambahkan bahwa sosok seorang pemimpin itu tidak terlepas dari relasi. Selanjutnya, harus juga seagama dan harus Istiqomah dari sisi agama dan muamalah. 


"Yang pasti, kalau untuk di NTB, sangat sulit jika pemimpin itu non Islam. Maka ini yang kita ingatkan, untuk hati-hati dalam memilih pemimpin itu. Apalagi, seorang Penjabat Gubernur," tandas Wahab.


Diketahui, dari 17 nama gubernur itu, ada sejumlah tokoh beken yang akan mengakhiri masa jabatan tahun depan, misalnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.


Selain tiga nama gubernur asal Pulau Jawa itu, ada empat gubernur dari Sumatera yang menyudahi masa jabatannya tahun depan yakni Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.


Selanjutnya, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur NTB Zulkieflimasnyah, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Isran Noor juga akan selesai menjabat tahun 2023.


Lima gubernur lain yang akan lengser pada tahun depan adalah Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Maluku Murad Ismail, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.


Selain 17 gubernur di atas, 115 bupati dan 38 wali kota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023.


Adapun pada tahun 2022 ini akan ada tujuh gubernur yang lebih dahulu menyelesaikan masa jabatannya yakni Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Banten Wahidin Halim.


Kemudian, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar, Gubernur Papua Barat Dominggus Macan, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  (R/L..).

TerPopuler