 |
FOTO. Ketua KPU NTB Suhardi Soud (kiri) bersama Founder Political Coach Politician Academy, Bonggas Chandra saat mengisi Diskusi Publik, Masalah dan Tantangan Pileg dan Pilkada Serentak 2024 di NTB di Hotel Astoria, Kota Mataram, Selasa Petang. |
MATARAM, BL – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, diprediksi semakin ketat dan penuh kerumitan. Pasalnya, pada tanggal 14 Februari 2024, para pemilih akan memilih secara bersamaan, antara Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI.
Serta, berlanjut pada Pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan serentak di seluruh daerah pada 27 November di tahun yang sama.
Karena itu, pembuatan strategi kampanye bergeser dari pendekatan berbasis massa menjadi personal.
"Jadi, agar pesan di masa kampanye ini sampai ke masyarakat, maka para calon legislatif (caleg) baik DPR RI, DPRD Provinsi, kabupaten/kota hingga calon DPD RI, harus mulai memanfaatkan dan mengolah data secara masif melalui penggunaan media sosial," ujar Founder Political Coach Politician Academy, Bonggas Chandra saat menyampaikan paparannya pada Diskusi Publik, Masalah dan Tantangan Pileg dan Pilkada Serentak 2024 di NTB di Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram, Selasa Petang, (7/3).
Menurut dia, adanya metode kampanye yang dilakukan para caleg dan calon kepala daerah yang bergeser dengan memanfaatkan kanal media sosial, serta dilakukan secara terarah, dan efektif, tentunya pesan kampanye pada pemilih terkait personal branding yang dimiliki akan bisa sampai pesan kampanyenya.
Terlebih, jumlah pengguna media sosial, utamanya kalangan milenial dan generasi Z yang memiliki hak pilih pada tanggal 14 Februari, relatif cukup besar, yakni diatas 20 persen.
"Kalau para caleg dan calon kepala daerah mulai membranding dirinya dengan metode kampanye di medsos, maka penyampaian pesan kampanye ke pemilih diyakini lebih personal, terarah, kreatif, dan efektif," kata Bonggas.
Ia mendaku, bahwa jika merujuk hasil Pemilu 2019 lalu, maka tingkat keberhasilan petahana di DPRD Provinsi NTB, fluktuasinya sangat kecil. Sebab, dari 65 kursi DPRD NTB, justru hanya sekitar 20 petahana yang lolos atau setara dengan 30,77 persen dari total alokasi jumlah kursi.
Sedangkan jika merujuk parpol pemenang pemilu untuk tingkat kabupaten/kota, maka Partai Gerindra dan Golkar menang di tiga wilayah dan PDIP menang di dua wilayah.
"Dari data itu, peluang penantang cukup besar. Sehingga, faktor ketokohan sangat linear, dengan prevelensi partai politik. Apalagi, di NTB unik karena sejak ada Penjabat Bupati atau Wali Kota, justru kekuatan calon petahana di Pilkada meredup dan enggak sekuat dulu sebelum ada PJ," ungkap Bonggas.
Ia mengatakan, bahwa penguasaan dan penyusunan strategi kampanye perlu diperhatikan para caleg dan calon kepala daerah di Pemilu 2024. Mengingat, dengan kerumitan yang ada, tentunya tingkat perselisihan suara, baik di internal dan antar partai politik akan tinggi.
Karena itu, data pemilu sebelumnya harus banyak dianalisa dengan detail. Mulai jumlah DPT, suara sah, suara caleg hingga suara Golput harus lebih banyak diperhatikan.
"Kalau kita punya data itu, terus bersama tim kampanye diolah dan dianalisa, maka penyusunan strategi kampanye politik kita akan bisa tepat. Tapi tetap, basis keuangan juga harus punya, tapi bukan untuk money politik melainkan untuk cost politik, itu harus dipersiapkan mulai sekarang," papar Bonggas.
Sementara itu, Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan, bahwa untuk memulai melakukan penyegaran dalam penyelenggaraan adhoc, maka pihaknya sudah mulai menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi.
Hal ini agar para mahasiswa dapat menjadi petugas di TPS saat Pemilu 2024. "Dengan banyak mahasiswa menjadi KPPS, maka spirit dan energi baru di tubuh petugas adhoc, agar enggak ada lagi petugas TPS yang sakit-sakitan saat pemilu berlangsung bisa mulai kita eleminir," ungkap dia.
Menurut Suhardi, saat ini jumlah penduduk yang berusia muda atau milenial dalam Pemilu 2024, angkanya mencapai 58 juta penduduk atau setara dengan 21 persen jumlah pemilih.
Sedangkan, untuk pemilih generasi Z angkanya mencapai sekitar 74 juta atau setara dengan 27 persen.
"Karena sudah eranya bermain media sosial. Makanya, kami juga selaku penyelenggara pemilu, mulai bermain di kanal platform, tiktok hingga Instagram," kata dia.
Suhardi juga mendorong agar para caleg dan calon kepala daerah agar lebih banyak bermain di platform media sosial. Hal ini, karena anak-anak muda dan masyarakat sudah banyak yang mulai megang ponsel atau handphone.
Bahkan, pihaknya pun mulai memberdayakan influenzer. Termasuk Grup whatsapp juga akan terus disasar sebagai sosialisasi pemilu 2024.
"Yang pasti, kami (KPU) akan memanfaatkan semua kanal media sosial untuk kita kelola dengan baik. Ini agar upaya kita mencegah politik identitas, berita hoaks dan Sara bisa kita hindarkan di Pemilu 2024," tandas Suhardi Soud. (R/L.).