Prediksi M-16 : Politik Etis, Demokratis dan Egaliter Bakal Warnai Pilkada NTB 2024 -->

Prediksi M-16 : Politik Etis, Demokratis dan Egaliter Bakal Warnai Pilkada NTB 2024

Minggu, 25 September 2022, Minggu, September 25, 2022

 

FOTO. Bambang Mei Finarwanto.





MATARAM, BL - Lembaga Kajian Sosial Politik M-16 memprediksi Pilkada Serentak tahun 2024, bakal diwarnai fenomena kemunculan vote getter dari kalangan milenial dan generasi Z multitalenta.


Kehadiran mereka sejauh ini, dipicu seiring meningkatnya kesadaran politik masyarakat, khususnya kaum muda dan generasi Z dalam mengawal dan mengawasi kontestasi Pilkada.


“Kalangan milenial dan generasi Z yang multitalenta akan menjadi trans setter (kiblat baru) dalam mendulum perolehan pundi suara konstestan Pilkada NTB lewat konten kreatif dan operasi teritorial lainnya,” ujar Direktur M-16 , Bambang Mei Finarwanto, Sabtu (24/9).


Menurut dia, peningkatan partisipasi pemilih di NTB, khususnya dari kalangan pemilih pemula atau milenial dan generasi Z dari total  3.753.096 jumlah pemilih di seluruh kabupaten/kota di NTB mencerminkan keberhasilan edukasi civic education (pendidikan civic) oleh stakeholder di NTB dalam mempromosikan pendidikan politik yang benar di masyarakat.


“Untuk sekedar ilustrasi, sejumlah survey menunjukkan pemilih pemula/milenial dan generasi Z dengan rentang usia 17 – 37 tahun diprediksi menjadi kelompok pemilih terbesar di pemilu 2024. Ini artinya posisi tawar milenial dan generasi Z cukup signifikan dalam mempengaruhi persepsi pemilih,” jelas Bambang. 


Mengutip data KPU untuk Pemilu 2019, lanjut dia, jumlah pemilih muda mencapai 70 – 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35 % – 40 % pemilih muda mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi jumlah perolehan suara para konstestan.


“Maka tak heran, dalam Pilkada serentak di NTB 2024 mendatang, anak muda kreatif banyak terlibat dalam strategi kampanye dengan menggunakan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sejenisnya dalam memback-up paslon yang diendors,” papar Bambang.


Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB ini, mendaku bahwa, keterlibatan milenial dan generasi Z di Pilkada NTB akan menjadi tantangan tersendiri bagi vote getter generasi lama yang masih mengandalkan daya tawar politik patron klien karena semata-mata kekuatan status sosial dan citra baik yang dimilikinya.


“Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi 4.0, tentu terjadi pergeseran cara pandang dan persepsi votters dalam meraih dukungan suara dengan metode konvensional yakni mengandalkan vote getter dari sisi ketokohan. Untuk Pilkada 2024 perlu dikombinasikan dengan memanfaatkan sentuhan teknologi informasi yang akrab dengan kaum milenial dan generasi Z,” ungkap Bambang.


Ia mengatakan,  kekuatan karakter berpolitik milenial dan generasi Z umumnya lebih mengedepankan pada faktor moral hazard, yakni mereka lebih mempercayai insting hitam putih dalam menilai paslon, tidak semata-mata kepentingan politik atau interest lainnya.


“Di sinilah letak pertarungan image sungguhan antara vote getter milenial/ generasi Z vs vote getter lama dalam mendulum perolehan suara yang berbeda,” kata Bambang. 


Dalam perspektif politik, ungkap dia, Pilkada serentak di NTB 2024 akan menjadi sejarah baru politik etis kepala daerah di NTB dalam memunculkan kepemimpinan yang demokratis dan egaliter. Hal ini terkait suasana psikologis dan ekspektasi Paslon Pilkada 2024 yang berbeda dibanding Pilkada era sebelumnya.


“Pilkada serentak 2024 secara substansi dan tata aturan masih sama dengan pilkada sebelumnya, Tapi secara Politik, ada hal yang berbeda yakni adanya Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB. Keberadaan Plt/penjabat yang menggantikan sejumlah kepala daerah di NTB yang telah telah purna tugas menimbulkan harapan baru terciptanya Pilkada yang jurdil dan Transparan,” jelas Bambang. 


Terkait politik etis. Ia menjelaskan, Plt/penjabat kepala daerah di NTB tentu ingin dikenang sebagai wasit yang baik dan netral dalam mengawal proses kontestasi Pilkada NTB agar legitimasi politiknya tidak tercederai.


“Dalam konteks ini, kebijakan politik etis para Plt/penjabat di NTB yang tidak memihak perlu diimbangi dengan menempatkan pejabat bawahannya (bila diperlukan) yang right man on the right place merupakan Harapan Publik agar kontestasi Pilkada NTB 2024 berjalan fair dan tidak ada asumsi minor,” tandas Bambang. (R/L..).

TerPopuler