 |
MATARAM, BL - Anggota Komisi II DPRD NTB, Made Slamet, mendesak Pemprov untuk memokuskan program kegiatan dalam APBD Perubahan 2022, pada program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku UMKM.
Menurut dia, hingga kini, masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di sejumlah wilayah di NTB, membutuhkan hal tersebut. Namun, pengucuran dana tersebut belum optimal dirasakan masyarakat sejauh ini.
"Ketimbang Pemprov NTB harus menganggarkan porsi lebih banyak untuk bantuan bea siswa ke luar negeri dan Posyandu Keluarga, alangkah baiknya dana itu juga dibagi ke program BPUM yang riil dirasakan masyarakat kecil yang banyak terdampak pandemi Covid-19," ujar Made pada wartawan, Selasa (23/8).
Politisi PDI Perjuangan itu mendaku, dalam draf KUA/PPAS APBD Perubahan 2022, saat ini terlihat pendapatan asli daerah, justru direncakan tidak berubah yakni, sebesar Rp 2,571 triliun lebih, serupa dengan anggaran APBD murni 2022.
Karena itu, proporsi yang tidak berubah tersebut, sangat elok manakala juga dialokasikan untuk memperbanyak stimulus pada warga terdampak pandemi Covid-19, utamanya para pelaku UMKM.
"Kami minta APBD Perubahan fokusnya kesana, ketimbang untuk program yang enggak produktif, lebih baik itu dihajatkan bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat," tegas Made.
Diketahui, pemerintah pusat menganggarkan stimulus untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun. Mayoritas dana digunakan untuk penempatan dana untuk restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp78,78 triliun.
Lalu, pemerintah juga memberikan subsidi bunga kepada UMKM sebesar Rp35,28 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja (stop loss) Rp1 triliun, pajak penghasilan (PPh) final UMKM Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada koperasi Rp1 triliun.
Sejauh ini, dana itu baru terpakai sebesar 22,74 persen dari total anggaran yang disiapkan. Artinya, realisasinya baru sebesar Rp28,07 triliun. (R/L..).