 |
FOTO. Kadisnaketrans NTB Gede Putu Aryadi |
MATARAM, BL - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi, kembali mengingatkan pada Asosiasi dan Pimpinan P3MI dan Lembaga Pelatihan kerja atau BLKLN di wilayah setempat, untuk mematuhi amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI.
Sebab, adanya aturan tersebut telah tegas mewajibkan, bahwa PMI yang dikirim ke negara penempatan harus dipastikan prosedural dan memiliki kompetensi sesuai pekerjaan.
"Saya ingatkan pada Asosiasi dan Pimpinan P3MI dan Lembaga Pelatihan kerja atau BLKLN, agar menyiapkan CPMI dengan sebaik -baiknya serta bersama-sama memberantas ulah dari oknum -oknum calo/mafia yang masih mencoba melakukan rekrutmen dan Penempatan CPMI secara Non Prosedural," tegas Gede saat menyampaikan sambutannya pada acara Sosialisasi Pelatihan dan Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Luar Negeri Provinsi NTB di Hotel Lombok Plaza, Rabu (22/6).
Mantan Kadis Kominfotik NTB itu menegaskan, bahwa dalam undang-undang tentang Perlindungan PMI telah diatur secara tegas apa saja yang harus dilakukan sebelum PMI sampai ke negara penempatan. Salah satunya adalah memastikan warga negara NTB yang diberangkatkan, harus memiliki bekal keterampilan sesuai dengan pekerjaannya.
"Jadi, perlu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemda, asosiasi, perusahaan, pemerintah desa bahkan calon pekerja, untuk mencegah praktik pengiriman PMI Unprosedural," kata Gede.
Dalam rapat yang dihadiri Pimpinan Asosiasi Pekerja Migran Indonesia bersama puluhan Pimpinan P3MI dan AP3TKI, Gede mengatakan, pemerintah daerah wajib menyiapkan program pelatihan bagi calon tenaga kerja.
Oleh karena itu, pemerintah melalui BPVP Lombok Timur menyediakan kuota sebanyak 1.200 orang untuk melatih CPMI. Mekanisme perekrutan CPMI yang akan dilatih dilakukan oleh P3MI, kemudian nantinya akan dilatih di BLK binaan BPVP Lotim atau di BPVP Lotim langsung.
“Pelatihan ini tidak akan memberatkan calon pekerja, karena semua biaya ditanggung oleh BPVP Lotim. Selain itu, calon pekerja bisa mengikuti uji kompetensi yang nantinya bisa mendapat sertifikat dari BNSP,” ungkap Gede.
Menurut dia, sejauh ini, untuk beberapa pekerjaan di sektor informal, seperti pekerja ladang memang belum membutuhkan kompetensi. Namun, kedepannya perlu disiapkan CPMI yang kompeten.
"Selasa kemarin, kami baru menerima salah satu perusahaan perkebunan Malaysia menyebutkan mereka perlu memastikan calon tenaga kerja yang direkrut memiliki kompetensi di bidangnya. Terutama, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga kerajaan, mereka tidak mau mempekerjakan orang yang tidak kompeten,”jelas Gede.
Dalam kesempatan itu, ia tak lupa mengingatkan, bahwa kuota sebanyak 1200 pelatihan ini hilang. Karena itu agar secepatnya diisi.
"Bila perusahaan P3MI sudah memiliki CPMI yang belum terlatih atau belum memiliki kompetensi, bisa segera berkoordinasi dengan BPVP agar CPMI tersebut dapat segera mendapatkan pelatihan," tandas Gede.
Sementara itu, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, Sabar, menyampaikan BPVP Lombok Timur memiliki kuota sebanyak 1.200 orang untuk memberikan pembekalan keterampilan bagi CPMI.
Pelatihan yang diberikan berdasarkan job order yang ada. Oleh karena itu, BPVP Lombok Timur membutuhkan kolaborasi atau sharing informasi dengan mitra terdekat, seperti BP2MI, APJATI, AP2TKI, APPMI dan P3MI.
“Disini kita membutuhkan informasi dari asosiasi sekalian tentang job order apa yang tersedia, ke negara mana saja atau jenis pelatihan apa yang diperlukan,” ujar Sabar.
Senada Gede. Kepala BP2MI NTB, Abri Danar Prabawa menjelaskan, potret PMI asal NTB. Kata dia, jumlah Pekerja Migran asal NTB merupakan keempat terbanyak se-Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan, Jawa Tengah.
Data yang tercatat di SISKOP2MI sejak 2007 - Februari 2022 ada sekitar 500 ribu lebih PMI asal NTB. Di mana, PMI asal NTB ini ada di 108 negara. "Tetapi kebanyakan CPMI kita hanya tau negara Malaysia, Saudi, Singapura, dan Hong Kong," kata Abri.
"Jumlah PMI kita paling banyak di Malaysia. Nomor dua di Saudi Arabia. Ketiga Hong Kong, kemudian Taiwan, Brunei, UEA. Dari situ kita bisa menganalisa, bahwa PMI kita kebanyakan kerjanya ART, Kebun, dll. Artinya kebanyakan jabatan yang dikenal PMI NTB ada di sektor ladang, konstruksi, ART, CS, restoran, caregiver,” sambung dia.
Abri, mengungkapkan, Caregiver saja yang banyak dibutuhkan di berbagai negara jumlahnya hanya 0,003 persen. Penempatan PMI GtoG asal NTB sejak tahun 2007 ke Korsel hanya 759 dan Jepang hanya 74 jumlahnya hanya 0,15%. Sehingga perlu kita bandingkan dengan peluang kerjanya.
Berdasarkan data, PMI NTB paling banyak pendidikannya SD. Bukan berarti pendidikan itu tidak penting, tetapi sekarang yang paling dibutuhkan di dunia kerja adalah kompetensi. Kompetensi inilah yang sering menjadi kendala bagi CPMI.
"Kalau soal niat dan tekad bekerja ke luar negeri, PMI kita gak ada lawan. Karena itu kita harus mengupgrade kompetensi PMI asal NTB. Saat ini PMI kita masih dikategorikan low skill, karena itu perlu kita lakukan upskilling. Agar secara bertahap kita bisa merubah potret PMI asal NTB," tandas Abri. (R/L..).