 |
| FOTO. Halidy. |
MATARAM, BL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB memastikan bahwa penundaan penghitungan suara tingkat kecamatan (PPK) yang ditunda sejak Minggu petang (18/2) hingga Selasa (20/2), dipicu pihaknya tengah membersihkan data anomali hasil perhitungan suara di dalam aplikasi Sirekap (Sistem informasi rekapitulasi) Pemilu 2024.
Data anomali ialah basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya, menyebabkan data tidak sinkron atau membuat suatu data menjadi hilang.
Komisioner KPU NTB Devisi Perencanaan Data dan Informasi, Halidy mengatakan bahwa operator KPU saat ini sedang melaksanakan sinkronisasi antara data gambar menjadi data angka di aplikasi Sirekap.
“Seperti yang publik simak bahwasannya Sirekap ini terjadi ketidakakuratan dalam membaca foto ataupun data gambar yang di-upload oleh KPPS,” ujarnya pada wartawan, Senin 19 Februari 2024.
Halidy mengaku, bahwa saat ini, menurut informasi KPU Pusat data Sirekap tengah mengalami serangan oleh ratusan juta siber. Sehingga, data dalam Sirekap terbacanya malah melampaui dari angka DPT. Itu terjadi di satu TPS, bahkan ada yang sampai mendapatkan suara 600 sampai 800 suara.
“Jadi seakan-akan DPT-nya itu beribu-ribu. Nah, ini kami sedang bersihkan data-data yang anomali seperti itu,” kata dia.
Halidy menyebut bahwa proses pembersihan data anomali itu menggunakan data pembandingnya adalah form C hasil dari TPS yang di-upload oleh KPPS.
“Di NTB sendiri terkait data anomali cukup banyak. Dan itu yang bisa membersihkan adalah KPU Kabupaten/kota," ucap dia
Hal itu bisa terjadi karena kolom yang disilang atau seharusnya kosong oleh KPPS itu malah terbaca menjadi angka 8.
“Sehingga jika ada kolom 80 itu terbacanya tiga kolom. Kolom depannya di silang, angka tadinya 80 berubah menjadi 880 suara,” ungkap Halidy
Sehingga, data seperti itu yang bikin heboh di masyarakat. Serta bikin gaduh.
“Sehingga kami bersihkan data-data seperti itu,” sambung dia.
Lebih lanjut Halidy mengakui, pihaknya tidak hanya data seperti itu yang dikelola. Ada juga foto yang di-upload KPPS kurang begitu akurat, dari pencahayaannya, dari kameranya, di sana ada keburaman dan ada sama sekali blank.
“Enggak bergambar. Nah ini, tentunya butuh peng-upload-an kembali, nanti akan dilaksanakan di pleno PPK,” katanya.
Rapat pleno tingkat PPK, dari sebelumnya akan dilaksanakan pada Senin, 19 Februari 2024, harus ditunda. Rapat Pleno baru akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Februari 2024 (hari ini, red).
“Ditunda karena memang secara data belum siap. Kami ingin menyajikan data yang benar-benar sudah siap,” katanya.
Setidaknya meskipun tidak sampai 100 persen. Setidaknya data-data yang anomali, data yang absurd hilang dari Sirekap.
“Yang memungkinkan asumsi yang tidak baik. Ya kita sudah sisir itu,” katanya.
Jadi ketika rapat pleno digelar, PPK tinggal menyajikan data-data yang kalaupun ada kesalahan yang ringan-ringan saja.
“Operator kami sedang bekerja mengakuratkan atau mensinkronisasikan data Sirekap dengan foto yang di-upload di TPS oleh petugas KPPS,” katanya.
Ia menambahkan, data Sirekap hanya quick count yang bersifat hanya sebagai alat bantu.
“Real count-nya pleno secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, hingga kabupaten. Sehingga data Sirekap tidak jadi acuan untuk euforia kemenangan sebelum pleno, tapi sebatas hanya alat bantu saja,” tandas Halidy. (R/L..).