 |
MATARAM, BL - KPU Provinsi NTB telah menetapkan kebutuhan logistik tahap satu untuk Pemilu 2024. Angka yang ditetapkan dalam pleno tersebut yakni, sebanyak 81.449 buah kotak suara, 64.972 buah bilik, 32.486 buah tinta.
Selanjutnya, segel sebanyak 1.561.831 keping, dan segel plastik sebanyak 487.280 buah.
Ketua KPU NTB Suhardi Soud usai memimpin rapat pleno mengatakan, pihaknya menggelar rapat pleno dalam rangka tahapan persiapan pengadaan barang dan jasa Pemilu 2024
Hal ini menyesuaikan dengan arahan dari KPU RI yang menyiapkan skema pengadaan logistik Pemilu 2024 dalam dua tahap yang disebar di 17 zonasi di seluruh Indonesia.
Opsi itu diambil untuk mengoptimalkan pemenuhan logistik pemilu yang waktunya lebih singkat dibandingkan dengan Pemilu 2019.
"Untuk tahap satu ini, kebutuhan logistik yang kita putuskan yakni, kebutuhan kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan segel plastik," ujar Suhardi pada wartawan, Kamis (21/9) kemarin.
Menurut dia, dalam proses pengadaan logistik pemilu sudah dilakukan pembagian antara KPU Provinsi dan 10 KPU kabupaten/kota di NTB. Di mana, pengadaan segel plastik dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
"Sedangkan, proses pengadaannya lainnya dilakukan oleh KPU Provinsi," kata Suhardi Soud.
*Tepat Waktu dan Tepat Sasaran
 |
FOTO. Ketua KPU NTB Suhardi Soud (kanan) bersama jajaran KPU Provinsi saat rapat bersama 10 KPU provinsi di NTB dan KPU RI terkait pleno logistik tahap satu. |
Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Yulianto Sudrajat saat rapat secara daring,menambahkan, KPU berkomitmen bahwa pemenuhan logistik pemilu harus dilaksanakan secara tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, efektif dan efisien.
Karena waktu pemenuhan logistik Pemilu 2024 lebih singkat dibandingkan dengan Pemilu 2019, KPU menyiapkan strategi, yaitu pengadaan tahap I dan tahap II.
Terpisah, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengaku, terdapat dua tahap dalam proses penyediaan logistik Pemilu 2024. Pihaknya, memastikan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan lancar seperti proses penyediaan logistik.
"Tahap pertama adalah pengadaan kotak suara, kemudian bilik suara, tinta, dan segel. Kedua, surat suara ada formulir dan lain-lain," kata Hasyim saat rapat daring dengan jajaran KPU Provinsi se-Indonesia, kemarin.
Menurut Hasyim, pada 18 September 2023, KPU menyaksikan langsung penandatanganan kontrak antara LKPP dengan perusahaan penyedia logistik pemilu. Terlebih, logistik Pemilu 2024 harus sampai di TPS H-1 di seluruh Indonesia.
"Kita sampaikan juga timeline atau durasi waktu, jenis logistik apa saja, pengadaannya kapan dan distribusi sampai KPU kabupaten/kota. Kapan dan kemudian harus sampe di TPS itu H-1 untuk pemilu di dalam negeri," ujar Hasyim.
Selain dalam negeri, Hasyim menegaskan, KPU juga memiliki target menyalurkan logistik pemilu untuk luar negeri. Karena, di sistem penyelenggaraan pemilu di luar negeri sedikit berbeda dengan dalam negeri.
"Pemilu di luar negeri itu ada tiga metode pemungutan suara ya, pertama adalah metode TPS atau TPSLN. Digelar di kantor kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, seperti kedutaan besar, di konsulat jenderal," tandas Hasyim. (R/L..).