 |
FOTO. Anggota Bawaslu NTB Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Hasan Basri saat menyampaikan sambutannya dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Pemilu Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. |
MATARAM, BL- Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) di Provinsi NTB, dilibatkan Bawaslu NTB dalam pengawasan partisipatif. Langkah itu adalah upaya Bawaslu setempat untuk mengawasi jalannya perhelatan Pemilu 2024 agar berjalan efektif.
Mengingat, pengawasan partisipatif pemilu tidak hanya mengajarkan nilai-nilai 'right to vote' atau hak untuk memilih, melainkan juga mengajarkan 'right to be elected' atau hak untuk dipilih yang keduanya merupakan hak asasi manusia.
"Kenapa kami (Bawaslu NTB) menggandeng perwakilan dari mahasiswa. Ini adalah agenda konsolidasi yang wajib dalam mengawal terselenggaranya pemilu bersih," ujar Anggota Bawaslu NTB Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Hasan Basri saat membuka acara Rapat Koordinasi Pemantauan Pemilu Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di wilayah NTB, Kamis (22/6).
Menurut dia, konsolidasi lantas melahirkan komitmen pelibatan mahasiswa sebagai bagian dari pengawas partisipatif. Hasan Basri mengatakan bahwa komitmen ini tidak berorientasi pada keuntungan materil.
Tetapi orientasinya adalah semangat luhur dan mulia untuk bersama-sama berjuang mewujudkan demokrasi bersih. “Saya sering menyebut ini sebagai kerja-kerja kenabian dalam perspektif pemilu,” tegas Hasan.
Siapa saja yang melibatkan diri dalam kerja pengawasan partisipatif ini mesti terlebih dahulu menyadari bukan keuntungan materil yang diburu. Melainkan kerja sosial yang bernilai tinggi dalam upaya membangun demokrasi yang sehat hingga lahirnya pemimpin yang ideal.
“Ini kerja-kerja volunter, kita bekerja dengan tidak dibayar,” ucap Hasan.
Ia menegaskan bahwa esensi kerja pemantau pemilu berbasis kesukarelaan. Di mana, kesukarelaan itu, adalah dalam rangka mempertahankan tradisi pemilu yang baik.
Meski demikian, lanjut Hasan, pemantau pemilu perlu dibekali pengetahuan memadai tentang kepemiluan. Hal ini agar dalam melaksanakan pemantauan nantinya, tidak melampaui batas ketentuan yang diberikan.
“Maka kita harus melakukan penguatan pemantau pemilu, mereka yang melibatkan diri perlu diinjeksi dengan pengetahuan kepemiluan yang memadai,” ucap Hasan.
Sebagai bagian dari kesiapan membangun kemitraan, pihaknya pun menyiapkan diri senantiasa diajak berdiskusi oleh mahasiswa.
“Undang kami di sekretariat mahasiswa dalam rangka memberikan sekolah pengawasan pemilu, kami siap hadir,” tegas Hasan lagi.
Mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram itu, menjelaskan, bahwa secara umum terdapat 11 tahapan kepemiluan. Di antaranya, mulai Perencanaan Program, Anggaran, Penyusunan Peraturan Pelaksanaan, Penyelenggaraan Pemilu, perhitungan suara, hingga tahapan terakhir berupa Pengucapan Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Karena itu, mahasiswa dapat melibatkan diri di satu dari 11 tahapan. Hal itu sudah sangat besar manfaatnya dalam tegaknya demokrasi.
“Mahasiswa harus fokus melakukan pengawasan di satu dari 11 tahapan itu,” harapnya.
Di sisi lain, Bawaslu menyadari keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk memantau peserta pemilu dan pemilih. Namun dengan kerja kolaborasi hasilnya diyakini bakal lebih maksimal. “Kita butuh semangat kolaborasi,” tandas Hasan Basri. (R/L..).