 |
| FOTO. Sejumlah masyarakat tengah memadati teller di Bank NTB Syariah usai perayaan Idul Fitri. Masyarakat biasanya mengambil dana mereka untuk persiapan Lebaran Topat yang akan berlangsung Sabtu (29/4). |
MATARAM, BL - Sekitar Rp1,6 triliun, dana Pemda di Provinsi NTB mengendap di perbankan pada sekitar Maret 2023. Padahal, total APBD pemda di NTB mencapai Rp3,970 triliun, dengan yang dibelanjakan hanya mencapai sekitar Rp2,325 triliun.
Kepala Kanwil DJPB NTB Sudarmanto mengatakan, uang yang mengendap di bank ini terlihat dari APBD yang surplus pada triwulan I 2023. Tercatat sebanyak 11 pemda di NTB yang mengalami surplus Rp1,6 triliun pada Maret 2023 atau angkanya naik Rp666,57 miliar dari bulan sebelumnya.
Sudarmanto menjelaskan, besaran anggaran masing-masing pemda di NTB yang mengendap di bank sampai Maret 2023. Yakni, Pemprov NTB sebesar Rp401,13 miliar, Pemkot Mataram sebesar Rp298,09 miliar, Pemkab Lombok Barat Rp220,49 miliar.
Selanjutnya, Pemkab Lombok Tengah sebesar Rp206,07 miliar, Pemkab Lombok Timur sebesar Rp186,97 miliar, Pemkab Dompu sebesar Rp110,78 miliar, Pemkab Sumbawa Barat sebesar Rp75,76 miliar.
Berikutnya, Pemkab Lombok Utara sebesar Rp69,56 miliar, Pemkab Sumbawa sebesar Rp56,72 miliar. "Serta, Pemkab Bima sebesar Rp43,28 miliar dan Pemkot Bima mencapai Rp36,44 miliar," ujar Sudarmanto, Jumat (28/4).
Sudarmanto merincikan realisasi pendapatan 11 pemda mencapai 17,86 persen dari target atau dengan nominal sebesar Rp3,979 triliun lebih.
Dengan rincian dari PAD Rp499,91 miliar atau 12,56 persen, transfer Rp3,458 triliun atau 87,17 persen dan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp10,71 miliar atau 0,27 persen.
Dari pendapatan transfer tersebut, 87,04 persen merupakan anggaran transfer dari pusat.
Sedangkan dari sisi belanja, Pemda di NTB telah membelanjakan anggaran sebesar Rp2,325 triliun lebih atau 10,35 persen dari pagu.
"Yang digunakan untuk belanja operasi sebesar 81,44 persen, belanja modal 5,39 persen, belanja tak terduga 0,38 persen, dan belanja transfer 12,82 persen," kata Sudarmanto.
Menurut dia, nominal belanja operasi tercatat sebesar Rp1,893 triliun lebih yang sebagian besar untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa dengan porsi masing-masing 69,07 persen dan 26,37 persen. Sedangkan belanja modal baru terserap 4,37 persen.
"Terbesar untuk pengadaan tanah pada APBD Kabupaten Sumbawa sebesar 48 persen," ucap Sudarmanto.
Ia merincikan bahwa, biasanya anggaran yang masih mengendap itu akan terjadi peningkatan belanja pada triwulan II 2023. Seiring dengan selesainya proses tender atau dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau proyek fisik.
Sudarmanto menyebutkan total APBD di NTB tahun 2023 mencapai Rp22,277 triliun lebih. Dengan komposisi PAD sebesar 26,97 persen, transfer 75,38 persen dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 0,66 persen.
Sementara belanja ditetapkan sebesar Rp22,474 triliun. Dari jumlah tersebut digunakan untuk belanja operasi sekitar 73,72persen disusul belanja transfer 12,97 persen, belanja modal 12,78 persen dan belanja tak terduga 0,55 persen.
"Dengan target pendapatan sebesar Rp22,277 triliun sementara pagu belanja ditetapkan Rp22,474 triliun, APBD di NTB defisit sebesar Rp197,03 miliar," tegas Sudarmanto.
Menyinggung soal defisit. Ia mengaku bahwa defisit ditutup dengan pembiayaan berupa penggunaan SILPA tahun 2022, pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pinjaman daerah.
"Sementara sisi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan utang dan penyertaan modal daerah," tandas Sudarmanto. (R/L..).