Sebut Haji Rachmat Guru Politik, Wakil Ketua DPRD NTB Akui Minta Maaf...!! -->

Sebut Haji Rachmat Guru Politik, Wakil Ketua DPRD NTB Akui Minta Maaf...!!

Senin, 20 Maret 2023, Senin, Maret 20, 2023

 

FOTO. H. Muzihir 






MATARAM, BL - Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir memberikan klarifikasi ihwal pernyataannya yang menyinggung Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat.


Secara eksplisit, Ketua DPW PPP itu mengaku tidak aada niatan tendensius untuk menanggapi pernyataan Rachmat Hidayat. 


Dirinya mengaku, selaku junior hormat terhadap Rachmat Hidayat yang diakuinya merupakan guru politik.


"Secara pribadi, saya tidak ada niatan menyinggung beliau (Rachmat Hidayat, red)," kata Muzihir saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (20/3). 


Jikapun pernyataannya tersebut telah membuat Rachmat Hidayat geram, ia mengaku meminta maaf.


"Saya secara pribadi maupun atas nama lembaga meminta maaf kepada Pak Rachmat. Nanti kalau beliau sudah pulang, saya akan sowan langsung ke beliau, menjelaskan secara rinci. Sekaligus momentum ramadhan, kita saling memaafkan," ungkapnya.


Ketua DPW PPP NTB itu, mengaku dapat memahami pernyataan Rachmat Hidayat yang melarang anggota fraksinya untuk tidak ikut kunker ke luar negeri.


Pernyataan tersebut dinilainya itu sah-sah saja. Sebagaimana sikap yang disampaikan Partai Gerindra. 


Siapapun, kata Muzihir bisa memberikan kritik terhadap lembaga dewan. Apalagi sekaliber Rachmat Hidayat.


"Semata-mata tidak ada niatan kami agar beliau tersinggung. Saya terutama yang junior ini. Beliau kan sudah di anggota DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI sudah 35 tahun. Saya masih 15 tahun, terlalu jauh," jelasnya. 


Wakil Ketua II DPRD NTB H Muzihir mengatakan kegiatan kunker itu merupakan program yang anggarannya sudah jelas. Sehingga kegiatan itu kedudukannya sama saja dengan program kegiatan yang lain. Oleh karenanya bagi yang mau ikut dipersilakan, tidak juga tidak apa-apa. 


“(Partai) PPP tidak melarang, tidak juga menyuruh, tergantung kesadaran masing-masing,” kata dia. 


Semuanya kembali ke masing-masing anggota dewan. Apakah akan ikut kunjungan ke luar negeri atau tidak. Ia mencontohkan seperti dirinya yang tidak pernah ikut kunker ke luar negeri selama jadi anggota dewan. 


“Seumur 15 tahun saya di dewan tidak pernah saya ikut,” ujarnya. 


Namun demikian, bukan berarti ia anti pada kegiatan tersebut. Kegiatan kunker ke luar negeri setelah Ramadan itu misalnya, masih dipertimbangkan apakah akan ikut atau tidak. 


“Insya Allah, belum kita lihat (apakah akan pergi atau tidak),” ujarnya. 


Namun pada prinsipnya ia kembali menegaskan tidak ada larangan bagi anggota dewan yang mau pergi dan tidak. 


Namun bila nantinya agenda itu mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maka tidak ada alasan menurutnya untuk tidak dijalankan. 


Sementara terkait pihak yang kontra pada kegiatan kunker itu, dikatakan hal itu sebagai dinamika pro-kontra yang biasa saja. 


Bahkan tidak hanya pada program kunker, program lain juga pasti terjadi pro-kontra.


“Riak-riak saja, ndak berpengaruh,” tepisnya. 


Terkait anggaran kunker yang disebut Muzihir berkisar Rp 3,6 miliar itu, sebaiknya untuk kebutuhan yang lain ia tegas tidak setuju. 


Menurutnya anggaran itu sudah jelas porsinya, demikian juga untuk kegiatan yang lain. 


“Anggaran pendidikan sudah ada, (bansos) juga sudah ada, (kunker) itu kan anggarannya sudah jelas, iya (Rp 3,6 miliar),” ujarnya. 


Oleh karenanya, pihak yang skeptis terhadap rencana kunker ini dikatakan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. “Cuekin aja,” pendeknya. 


Ia juga melihat pihak yang mengkritik kebanyakan orang luar DPRD NTB yang tidak mengerti tujuan kunker itu. 


Muzihir juga menanggapi balik respons, Ketua DPD PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat yang melarang anggotanya ikut kunker dan mengkritik kegiatan tersebut tidak ada urgensinya. 


“Ya itu kan tanggapan orang luar (DPRD NTB, Red), dia (Rachmat, Red) jangan mempengaruhi internal DPRD. Kita juga tidak pernah ikut campur (program kegiatan) DPR RI,” balasnya sengit. 


Ia pun secara tegas mengatakan kegiatan kunker ini harus tetap berlanjut. Bila nantinya mendapat izin dari Mendagri. “Lanjut, ndak boleh orang luar intervensi,” tandas Muzihir. (R/L..)..

TerPopuler