 |
FOTO. Aksi jajaran kader dan fungsionaris DPD PKS Kota Mataram menolak kenaikan harga BBM subsidi di sejumlah ruas jalan protokoler di Kota Mataram |
MATARAM, BL - Kader dan simpatisan DPD PKS Kota Mataram, turut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi.
Hal itu mereka lakukan dengan menggelar aksi Flash Mob secara serentak di sejumlah titik di Kota Mataram sejak Sabtu (10/9) hingga Senin (12/9) kemarin.
Dalam aksi flash mob itu, para peserta yang mengenakan baju warna putih dan oranye tersebut, berdiri berjejer di pinggir jalan di tengah keramaian. Mereka membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menurut Ketua DPD PKS Kota Mataram, Ismul Hidayat, mengatakan, aksi flashmob itu, dilaksanakan di sejumlah ruas jalan protokoler di Kota Mataram.
Kegiatan itu menjadi bagian dari cara PKS dalam menyatakan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah menaikan BBM bersubsidi.
''Ini akan membebani kehidupan masyarakat bawah, dimana dampak dari kenaikan BBM ini adalah ikut naiknya harga harga kebutuhan pokok masyarakat. Kami ikut prihatin atas kondisi tersebut,'' ujar Ismu pada wartawan, Senin (12/9) kemarin.
Anggota DPRD Kota Mataram itu, berharap, pemerintah bisa mencabut kebijakan kenaikan harga BBM. Dia mengungkapkan, kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai bidang lainnya.
''PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, Jangan bikin rakyat tambah sengsara,'' tegas Ismu.
 |
| FOTO. Salah satu poster menolak kenaikan harga BBM oleh kader PKS di Mataram |
Sementara itu, di sejumlah jalan protokoler di Kota Mataram, aksi flash mob tersebut adalah di perempatan Jalan Sriwijaya, Simpang Lima BI Mataram (depan IC NTB), dan Pertigaan Pasar Cemara.
Ia mengatakan, bahwa pihaknya akan senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Hal itu merupakan bentuk konsistensi dari PKS terhadap kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
''Kami menuntut keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dibatalkan, dan pemerintah harus mengkaji ulang lagi. Karena, ini memicu kenaikan harga yang lain yang sangat kompleks,'' jelas Ismu.
Ia mendaku, pemerintah tidak cukup alasan menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan, dia menyebut, keputusan itu terkesan dipaksakan.
Ismu, menyatakan, saat ini sebagian besar masyarakat di Indonesia belum pulih perekonomiannya usai di hantam badai pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
''Apalagi angka kenaikan yang diatas 30 persen dan dilakukan tiba-tiba membuat shock secara sosial maupun ekonomi bahkan politik,'' tandas dia. (R/L..).