 |
| FOTO. H. Ruslan Turmudzi |
MATARAM, BL - Provinsi NTB masuk dalam posisi delapan besar nasional katagori daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Banyaknya event internasional, rupanya belum mampu mengeluarkan NTB dari jeratan daerah yang masuk kategori miskin.
Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi mengatakan, bahwa tidak optimalnya program penurunan angka kemiskinan yang dilakukan Pemprov selama ini, dipicu adanya pembelokan program unggulan di tahun 2019 yang tidak sesuai dengan RPJMD.
Program itu, yakni program pengiriman mahasiswa NTB ke luar negeri dan zero waste.
"Jadi ada sikap yang tidak konsisten yang dilakukan Pemprov NTB. Dan itu, bertentangan dengan Perda Nomor 1 tahun 2019 lalu," tegas Ruslan pada wartawan, Selasa (23/8) kemarin.
Menurut Ruslan, jika merujuk RPJMD NTB tahun 2019-2023, maka seharusnya pada tahun pertama pemerintahan arah pembangunan NTB akan difokuskan pada target penurunan angka kemiskinan, serta menaikkan angka pertumbuhan ekonomi daerah pascaterjadinya gempa bumi tahun 2018 lalu.
Anehnya, program unggulan yang tidak sesuai dengan RPJMD itu, banyak yang bukan merupakan kewenangan provinsi. Diantaranya, zero waste yang terfokus pada pembentukan unit bank sampah di semua desa di NTB.
“Tugas provinsi sesuai amanat UU Pemda Nomor 23 tahun tahun 2014 di bidang persampahan adalah mengelola TPA regional di Kebon Kongok di Lombok Barat. Ini aneh, yang bukan kewenangannya malah diguyur anggaran yang sangat fantastis nilainya. Dan itu, terjadi setiap pembahasan APBD NTB," jelas Ruslan.
Sebagai mantan pimpinan Pansus RPJMD. Ruslan mengakui, jika target capaian pertumbuhan ekonomi yang disuguhkan oleh pemprov NTB saat ini mencapai 5 persen, jelas merupakan rekayasa dan pembohongan publik. Sebab, jika merujuk angka pencapaian dari BPS dan BI maka, angka yang tepat untuk mengukur angka pertumbuhan ekonomi NTB adalah hanya mencapai 3,5 persen pada periode pertama pemerintahan.
Hal serupa, lanjut dia, menyasar program penurunan angka kemiskinan yang dipatok targetnya 13,75 persen. Namun oleh BPS dan lembaga lainnya, pencapaian provinsi NTB di bidang penurunan angka kemiskinan hanya berkisar 14,42 persen. Sehingga, oleh BPS dan pemerintah pusat, NTB masuk nomor tujuh awalnya dan kini naik pada peringkat delapan kemiskinannya di Indonesia.
“Pada posisi gini ratio juga sama juga angkanya tidak tercapai. Yakni, seharusnya targetnya mencapai 0,375 persen, justru yang tercapai hanya sekitar 0,76 persen. Wajarlah, jika kesimpulan kami pemerintahan Zul-Rohmi tidak berhasil pada tahun pertama pemerintahannya,” papar Ruslan Turmudzi
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Iswandi, mengaku, tak menampik soal masih tingginya persentase angka kemiskinan. Meski di sisi lain, telah terjadi penurunan jumlah jika dibandingkan pada periode sebelumnya berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).
”Memang agak fluktuatif karena masalah pandemi. Ya itu situasinya, bahwa NTB masih 10 provinsi miskin,” kata Iswandi.
Menurut dia, pemprov tetap mengupayakan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Termasuk, melibatkan kabupaten/kota melalui rapat koordinasi yang digelar belum lama ini di Kawasan Mandalika, bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Rakor tersebut mengupayakan penyelarasan serta konsolidasi program di semua sektor. Yang muaranya terkait dengan percepatan penurunan angka kemiskinan di NTB.
”Posisi yang sekarang, jadi tantangan kami untuk mempercepat penurunan,” ucap Iswandi.
Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) itu, mengklaim, adanya penurunan persentase kemiskinan membuktikan kerja-kerja dari pemerintah. Meski di sisi lain ia juga mengakui bahwa penurunan tersebut belum cukup progresif.
”Ini jadi bagian yang terus kami ikhtiarkan. Apalagi ada target kemiskinan di angka satu digit, terus kami upayakan,” kata Iswandi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 13,68 persen atau 731.940 penduduk Provinsi NTB masuk kategori miskin per Maret 2022. Jumlah ini turun 0,46 persen dibandingkan Maret 2021 dan 0,15 persen terhadap September 2021.
Dari data tersebut, membuat Provinsi NTB berada pada posisi delapan besar untuk provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Provinsi NTB juga berada pada posisi serupa pada periode perhitungan per September 2021.
Sebelumnya, Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan, terjadi pengurangan 3.360 penduduk miskin jika dibandingkan September 2021 dan 14.720 terhadap Maret 2021. ”Turun 0,15 persen terhadap September 2021,” kata Wahyudin.
Sejauh ini, upaya untuk menurunkan penduduk miskin di NTB lebih banyak ditopang dari bantuan-bantuan pemerintah pusat. Tak kurang dari 65 persen penduduk di NTB bergantung pada bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. Jumlah ini tergambar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sebanyak 3,7 juta jiwa dari sekitar 5,7 juta jiwa penduduk masuk berdasarkan DTKS Mei lalu. (R/L..).