 |
| FOTO. Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR) DPRD NTB, Ruslan Turmudzi didampingi sejumlah fraksi di DPRD setempat saat menerima audiensi para tuan guru Lombok yang mendukung Rektor UIN Mataram untuk diusulkan sebagai Penjabat Gubernur NTB, |
MATARAM, BL - Puluhan Tuan Guru dari sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Provinsi NTB menyerahkan rekomendasi dukungan pada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB yang juga Rektor UIN Mataram Prof Masnun Thahir untuk diusulkan menjadi penjabat (PJ) Gubernur NTB oleh DPRD NTB, Kamis (20/7).
Terpantau, sejumlah Tuan Guru yang hadir. Yakni, Tuan Guru Haji (TGH) Marwan Hakim asal Lombok Timur, TGH Ahmad Mutammam Kholid asal Lombok Barat, TGH Alawi Jayadi asal Lombok Utara, TGH Zul Hakim asal Kota Mataram, Ustad Muhammad Alwi Farhanuddin pimpinan Yayasan Nahdlatul Wathan Lombok Tengah dan sejumlah tuan guru lain.
Para tuan guru tersebut disambut tiga fraksi DPRD NTB yakni fraksi PDIP, fraksi PKB, fraksi Partai NasDem, dan Sekretaris DPRD NTB H. Surya Bahari.
TGH Mutammam Kholid, mengatakan bahwa sejumlah alasan yang mendasari pihaknya merekomendasikan Prof Masnun Thahir sebagai Pj Gubernur, lantaran Prof Masnun dapat berdiri di antara semua kalangan.
"Beliau (Prof Masnun) sosok yang komplit. Sesuai dengan karakter masyarakat NTB, ini suara yang kami tangkap dari bawah (masyarakat)," ujarnya.
TGH Mutammam juga melihat kiprah dan pengalaman Prof Masnun baik sebagai rektor, akademisi maupun pimpinan ormas NU di NTB tidak perlu diragukan lagi.
"Kalau terkait kapasitas beliau (Prof Masnun) masyarakat NTB bisa menyaksikan sendiri, saya tidak perlu jelaskan lebih banyak," tegasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris DPRD NTB Surya Bahari mengungkapkan sejauh ini, telah ada sebanyak 490 rekomendasi dari masyarakat yang masuk ke DPRD NTB. 490 rekomendasi tersebut dialamatkan kepada Prof Masnun Thahir.
"Aspirasi masyarakat sejauh ini paling banyak menginginkan Prof Masnun menjadi penjabat gubernur," kata Surya Bahari.
Secara mekanisme, Surya Bahari menuturkan bahwa DPRD NTB bakal menyaring tiga nama untuk diusulkan menjadi penjabat gubernur. Sementara tiga nama lain berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia menerangkan, usulan tersebut nanti akan digodok oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Kepada Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
"Setelah itu baru dibawa ke meja Presiden Joko Widodo," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR) DPRD NTB, Ruslan Turmudzi mengaku, adanya anggapan bahwa jabatan rektor tidak memenuhi syarat sebagai Pj gubernur, dipastikan bahwa hal itu tidak benar.
Hal itu, menurut Politisi PDIP NTB itu, lantaran lembaga DPRD tak punya otoritas untuk menentukan seseorang memenuhi syarat atau tidak menjadi Pj gubernur.
"Tugas DPRD adalah menyerap aspirasi kemudian mengusulkan. Persoalan memenuhi syarat atau tidak, bukan kita yang menentukan," tegas Ruslan.
Ruslan menerangkan, terdapat perbedaan tafsir pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 tahun 2023 yang terbit pada April 2023 silam perihal tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.
"Perdebatan terkait syarat itu bukan ranah DPRD, karena itu soal tafsir. Jadi yang menentukan iya atau tidak adalah pansel," ucap dia.
Ruslan menambahkan bahwa DPRD harus menerima seluruh masukan yang ada. Utamanya yang berasal dari seluruh eleman masyarakat. "Pak Prof Masnun ini masuk bersama tiga orang nama lainnya, yakni Ismail (Dirjen di Kementrian Kominfo), Sekda NTB HL. Gita Ariadi, dan Lalu Niqman Zahir (Sekjen DPD RI)," tandas Ruslan Turmudzi. (R/L..).