 |
FOTO. Wakil Ketua DPRD NTB Nauvar Furqani Farinduan saat menemui massa aksi Cipayung Plus yang menolak kenaikan BBM di depan Kantor DPRD NTB, kemarin malam. |
MATARAM, BL - Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, terasa berbeda dengan aksi mahasiswa lainnya di kantor DPRD NTB.
Pasalnya, mereka melakukan aksi hingga malam hari sekitar pukul 23.30 WITA pada Kamis Malam (15/9) kemarin.
Wakil Ketua DPRD NTB Nauvar Furqani Farinduan, menyempatkan menemui aksi para mahasiswa itu. Farin yang didampingi Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto dan anggota DPRD NTB fraksi Gerindra Lalu Sudiartawan, serta Sekwan Muhammad Mahdi, ikut duduk lesehan dan bersila bersama para pengunjuk rasa.
Dalam kesempatan tersebut, Farin menyampaikan bahwa tuntutan massa aksi sebelumnya telah diteruskan kepada Presiden dan DPR RI di Senayan.
"Tuntutannya sudah kita sampaikan. Kami bertanggung jawab untuk itu," kata Farin.
Pantauan wartawan, massa aksi Cipayung Plus mulai menggelar aksi di Depan Kantor DPRD NTB pada Kamis sore sekira pukul 16.30 WITA.
Hingga malam hari, massa aksi tak ingin membubarkan diri lantaran belum ditemui pimpinan DPRD NTB.
Dalam orasinya mereka menuntut enam poin yang diarahkan pada pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga perwakilan rakyat.
“Kenaikan ini telah berpengaruh terhadap harga barang dan jasa lainnya,” tegas Ketua HMI Cabang Mataram, Alam Anamami Putra dalam orasinya, kemarin.
Enam poin tuntutan itu antara lain, memberantas mafia migas, menindak tegas aparat yang bertindak represif terhadap massa aksi, meminta Gubernur NTB secara kelembagaan menolak kenaikan BBM.
Kemudian Gubernur menjamin kestabilan harga bahan pokok, serta meminta DPRD NTB secara kelembagaan menolak kenaikan harga BBM dan memaksimalkan pendataan terhadap masyarakat yang menerima subsidi dan bantuan.
"Bila enam hal itu tidak ditegakkan akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karenanya massa aksi menuntut aksi nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum. “Harusnya yang disesuaikan itu penerimanya bukan harganya,” jelas Alam lantang.
Setelah ditemui dan didengarkan aspirasinya oleh Wakil Ketua DPRD NTB, massa aksi kemudian dengan tertib sekitar pukul 00.30 WITA, pada Jumat (16/9) dini hari, mulai membubarkan diri.
Demonstrasi yang dilakukan Cipayung Plus merupakan gelombang aksi massa ke-6 yang melakukan penyampaian pendapat di depan Kantor DPRD NTB. (R/L..)