 |
FOTO. Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat saat menyampaikan sambutannya pada Rakor Penjaringan dan Penyaringan DPD PDIP NTB. |
MATARAM, BL DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Legislatif (Baceleg) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, di kantor DPD PDIP NTB Mataram, Selasa Petang (28/3).
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat membuka langsung kegiatan tersebut. Mantan Wagub DKI Jakarta itu, hadir bersama Ketua DPP Bidang Industri, Ketenegakerjaan dan Jaminan Sosial, Nusyirwan Soejono.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, menegaskan bahwa kedisiplinan dalam berpartai harus menjadi perhatian serius para kadernya. Sebab, ia merasa perlu mengingatkan hal itu, lantaran kegiatan yang sejatinya dimulai pukul 13 00 WITA, justru molor hingga pukul 13. 40 WITA.
"Kader PDIP di NTB harus melihat dan meniru Pak Djarot dan Pak Nusyirwan yang sudah berkeliling ke semua daerah di Indonesia, tapi bisa datang ke NTB tepat waktu. Ini adalah dedikasi seorang pemimpin. Maka, saya tanya dedikasimu itu mana ke partai?. Tolong kedisplinan dan dedikasi ke partai itu diperhatikan," jelas Rachmat lantang dalam sambutannya.
Menurut Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok itu, sedari awal dirinya sudah mengajarkan sikap disiplin dalam berpartai. Salah satunya, Rachmat mengajak kader PDIP NTB untuk berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar dan Makam Gus Dur di Jombang.
Di mana, saat kunjungan itu, rombongan NTB disambut oleh Ketua DPRD hingga Bupati Blitar. Namun kader PDIP justru molor pada waktu yang sudah ditentukan.
"Jadi izin Pak Djarot, karena disipilin sudah menjadi barang sulit ditegakkan di NTB, maka model kepemimpinan yang sedikit keras untuk semata-mata mendidik para kader agar tertib harus saya lakukan," ujar Rachmat
Ia menegaskan, bahwa sikap tegas dan tertib yang selama ini dilakukan dalam kepemimpinan partai di NTB, adalah buah sikap sayang dan peduli Rachmat pada para kadernya.
"Ini karena kita sebagai manusia biasa yang punya junjungan yakni Allah SWT, maka kader (anak-anak) saya ini, saya harap bisa mulai berubah untuk mulai mengendepankan sikap disiplin pada partainya," tegas Rachmat.
Ia memaparkan bahwa dalam proses penjaringan calon DPR, DPRD Provinsi hingga kabupaten/kota, pihaknya telah melakukan empat kali pleno. Pleno berpatokan pada Peraturan Partai Nomor 25-A
Selain itu, Rachmat membuat kebijakan bahwa agar daerah pemilihan (Dapil) yang kosong bisa terisi, maka pihaknya mewajibkan dapil yang terisi untuk membantu dapil yang kosong tersebut.
Terlebih, dari delapan dapil di Provinsi NTB, pihaknya menargetkan dapat meraih tujuh kursi di Pemilu 2024. Itu artinya, ada peningkatan jumlah tiga kursi dari pemilu sebelumnya yang hanya meraih empat kursi.
"Kami sudah merekrut caleg dari tokoh agama. Dan kita juga punya tokoh Bamusi yang kita calonkan di kursi DPR RI. Untuk di Loteng kita juga sudah merekrut tokoh NU dan Muhammadiyah untuk masuk sebagai caleg," kata Rachmat.
Untuk perebutan kursi DPR RI di Dapil Pulau Sumbawa, lanjut dia, pihaknya sudah menugaskan Bupati KSB W.Musyaifirin untuk bergerak sebagai Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) untuk bisa meraih satu kursi di DPR RI di Pemilu 2024.
"Kalian harus pahami, jika pak Jokowi sudah datang ke Bima, juga Sumbawa dan KSB di Pulau Sumbawa. Itulah simbol, bahwa kader partai harus bergerak untuk merebut kursi di Pulau Sumbawa. Itu bisa, termasuk di Kabupaten Lotim juga harus bisa kembali seperti tahun 1987, saat saya memimpin.. hingga tahun 1999, kursi di Lotim kan bisa kita raih sebagai Wakil Ketua DPRD," ungkap Rachmat
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, bahwa pihaknya menargetkan rakor Penjaringan dan Penyaringan Bacaleg di semua wilayah Indonesia bisa tuntas akhir bulan ini.
Di mana, dalam penempatan para bacaleg harus merujuk pada peraturan partai. Selain itu, para caleg PDIP itu, wajib menjadi petarung idiologis.
"Yang utama itu, bacaleg yang harus ditempatkan adalah sosok yang bisa meraih kursi. Kenapa saya ingatkan hal ini, sebab ada kecendrungan di banyak tempat, caleg kita bertempur dengan kawannya sendiri," ungkap Djarot.
Mantan Wagub DKI Jakarta itu, menyarankan agar suara partai dapat bertambah dengan target yang sudah ditentukan, tentunya pembagian wilayah antar caleg harus menjadi hal yang utama
Selain itu, para caleg yang hanya memikirkan zona aman dan bersikap egois harus perlu dipertimbangkan untuk dicalonkan di Pemilu 2024. Sebab, Djarot menargetkan bahwa di DPR RI dapil Pulau Sumbawa harus bisa terisi.
Selanjutnya, DPRD NTB yang memiliki delapan dapil, harus dapat meraih satu kursi per dapilnya. Begitu pun di Kota Bima yang memiliki empat dapil, harus setiap dapilnya terisi.
"Termasuk juga di Kabupaten Bima, Lombok Tengah. Intinya, semua dapil itu harus terisi, dan itu akan kita cek. Ini karena tahun 2024, kita ingin menjadi pemenang pemilu. Maka, penempatan caleg itu jangan asal-asalan," tegas Djarot.
Terkait tipologi NTB yang masuk katagori daerah agamis. Djarot memastikan hal itu menjadi peluang bagus bagi para kader PDIP NTB untuk bisa bekerja meraup suara. Asalkan daerah basis bisa tetap dikelola.
Selanjutnya, jiwa PDIP sebagai partai yang bisa mengayomi siapapun. Utamanya, adalah kaum minoritas harus terus digelorakan oleh bacaleg di masyarakat.
"Jadi, kerja bacaleg jika ingin partai meraup kursi besar adalah dengan banyak berbagi bersama rakyat. PDIP butuh butuh petempur idiologis, yang selalu bonding bersama rakyat. Pokoknya, kader NTB jangan pesimistis, tetap berkerja seperti yang dilakukan Pak Haji Rachmat Hidayat selalu bersama rakyat," tandas Djarot.
*Bahaya Khilafah
 |
| FOTO. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat saat membuka Rakor) Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Legislatif (Baceleg) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, di kantor DPD PDIP NTB Mataram. |
Dalam kesempatan itu. Djarot Saiful Hidayat juga meminta para kader PDIP untuk terus membumikan salam Pancasila yang dikenalkan oleh Ketua Umum DPP PDIP Hj. Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP.
Hal ini, lantaran banyak masyarakat sudah terbius dengan idiologi lain. Parahnya, anak muda saat ini, sudah mulai tidak paham akan idiologi Pancasila
Djarot lantas membuka hasil Survei SMRC, yang menyebutkan bahwa sistem khilafah sangat diterima baik dan disetujui oleh warga di Pulau Sumatera dengan raihan 48 persen.
Selanjutnya di Pulau Sulawesi itu, ada sekitar 43 persen yang setuju akan sistem khilafah itu. Dan berikutnya di urutan ketiga adalah wilayah Jawa Barat (Jabar).
"Hasil survei ini jelas memperlihatkan bahwa idiologi khilafah untuk mengembalikan bangsa Indonesia untuk berbasis Islam yang sejak era Bung Karno memang ada dan kini mulai tumbuh kembali. Maka, hasil survei itu jadi alarm, untuk kita para kader yang jelas berideologi Pancasila, untuk melawan hal-hal yang berlawanan dengan konstitusi negara," jelas Djarot Saiful Hidayat. (R/L..).