 |
LOTENG, BL - Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Lombok Tengah menggelar aksi di Kantor DPRD dan Kantor Bupati setempat, Kamis (25/8). Aksi kali ini, buntut dari hearing yang digelar pekan lalu, tak menuai kesepakatan.
Aksi mahasiswa sebagai bentuk protes terhadap Pemda setempat yang abai dan tidak peduli terhadap kondisi asrama mahasiswa Lombok Tengah di Mataram. Asrama mahasiswa tidak dapat ditempati karena nyaris ambruk dan rusak.
Mahasiswa menuntut Pemda menganggarkan dana untuk membangun ulang atau rehabilitasi bangunan asrama.
Kordum Aliansi Mahasiswa Loteng, Radian Hasan, mengatakan pekan lalu aliansi mahasiswa dibuat kesal saat melakukan hearing. Itu menyusul, BPKAD dan Bappeda tidak berani menjamin menganggarkan proses pembangunan asrama dengan alasan kekurangan dana.
"Untuk itu kita melakukan aksi unjuk rasa, bahwa mahasiswa Loteng di Mataram sangat membutuhkan asrama untuk kelancaran proses belajar," katanya.
Aksi pertama berlangsung di DPRD Lombok Tengah. Mahasiswa ditemui Komisi IV DPRD. Anggota Komisi IV, Legewarman, membenarkan Pemda telah berjanji menganggarkan pembangunan ulang asrama pada 2021. Namun karena terkendala devisit anggaran, pembangunan batal.
"Kami (DPRD) sangat mendukung untuk dibangun kembali dan kami akan kawal. Sekarang tinggal bupati mau atau tidaknya menganggarkan, kalau bupati sudah katakan untuk dianggarkan maka tidak ada alasan bagi kami untuk menolaknya karena kami sudah tahu persis kondisi asrama mahasiswa Loteng ini yang sangat memperhatikan," ujarnya.
Aksi di Kantor Bupati Lombok Tengah, mahasiswa harus menunggu sekitar satu jam untuk bertemu pihak Pemda Loteng. Massa nyaris saja memboikot kantor, beruntung Sekda Loteng mau menerima mereka.
Kordum, Radian Hasan, mendesak Pemda setempat, agar tidak menutup mata dengan kondisi asrama mahasiswa. Dia meminta segera dibangun ulang asrama tersebut.
"Kami meminta Pemda Loteng untuk sepakat dengan Aliansi Mahasiswa Loteng dan Pemda Loteng berkomitmen untuk memprioritaskan Asrama mahasiswa Loteng di mataram untuk dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2022 atau paling telat pada APBD Murni tahun 2023," ujarnya.
Tuntutan kedua, Mahasiswa Loteng meminta Pemda Loteng memiliki regulasi dan kebijakan serta inovasi dalam upaya memberikan bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi mahasiswa berprestasi ataupun kurang mampu dari Loteng.
Sekda Loteng L. Firmansyah mengatakan akan meminta PUPR untuk melakukan survei terlebih dahulu pada bangunan asrama. Namun dia tidak dapat menjanjikan pembangunan asrama.
"Kami akan melakukan survei teknis, namun saya tidak akan menandatangani tuntutan Aliansi Mahasiswa Loteng karena kami belum bisa pastikan untuk dianggarkan pada tahun 2022,2023 atau 2024," ujarnya.
Bahkan setelah negosiasi yang alot dengan mahasiswa, Sekda Loteng pergi meninggalkan masa aksi.
Korlap I Aliansi Mahasiswa Loteng, Jodi Setiawan sangat menyangkan sikap Sekda Loteng yang pergi meninggalkan masa aksi begitu saja tanpa ada keputusan yang jelas.
"Kami sangat sayangkan atas sikap Pemda Loteng yang pergi tanpa ada keputusan dan sikap serta dukungan nya pada tuntutan aliansi," ujarnya.
Mahasiswa dibuat kecewa dengan sikap Pemda yang tidak peduli kondisi asrama. Bahkan mahasiswa berjanji akan terus melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tidak didengar. (R/L..).